RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Beberapa mantan caleg dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyatakan dukungannya kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta.

"Dukungan tersebut setidaknya mengindikasikan ada kader partai yang tergabung di KIM Plus tidak solid mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Setidaknya ada kadernya yang tidak patuh terhadap keputusan yang ditetapkan partainya mengenai pasangan cagub yang diusung," ungkap Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga kepada RUZKA INDONESIA di Jakarta, Sabtu (02/11/2024).

Menurutnya, hal demikian kerap terjadi di Indonesia karena dalam menetapkan cagub-cawagub yang diusung menggunakan pendekatan top down. Elit partai di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai menetapkan kelayakan cagub-cawagub menurut kaca matanya sendiri.

"Elite DPP partai terkesan enggan mendengarkan suara akar rumput atau kader di level bawah. Karena itu wajar, tanpa menggunakan pendekatan bottom up, akan ada kadernya yang tidak satu suara dengan keputusan yang diambil DPP partainya," tandas pengamat dari Universitas Esa Unggul Jakarta ini.

Anehnya, lanjut Jamil, dengan pendekatan top down, elite DPP partai selalu meminta kadernya harus tegak lurus terhadap semua keputusan yang diambil. Kader tidak boleh menolak semua keputusan yang sudah diambil DPP partai. Kalau menolak, ancamannya sudah pasti sanksi pemecatan atau dikucilkan dari partai.

Jadi, selama DPP partai menetapkan cagub yang diusung menggunakan pendekatan top down, maka selama itu pula akan ada kadernya yang berseberangan dengan keputusan partainya.

"Hanya saja ada yang terbuka menyatakan penolakan tersebut, tapi lebih banyak lagi yang menolak dengan cara diam. Mereka yang diam ini umumnya menyalurkan aspirasinya secara diam-diam saat di TPS. Bahkan mereka secara laten mengajak massanya untuk mendukung pilihannya yang berbeda dengan DPP partai," pungkas Jamil. (***)