RUZKA-REPUBLIKA NETWORK – Konferensi ASEAN tentang Pemberantasan Polusi Plastik (ACCPP) 2024 yang digelar tahun ini di Republik Demokratik Rakyat Laos, menggarisbawahi meningkatnya komitmen ASEAN untuk mengatasi krisis sampah plastik dan memajukan kolaborasi regional untuk solusi pengelolaan plastik yang berkelanjutan.

Para pemangku kepentingan utama dari negara anggota ASEAN, sektor swasta, inovator, dan masyarakat sipil telah berkumpul untuk membahas strategi regional dalam mengatasi polusi plastik.

Konferensi dua hari tersebut yang diselenggarakan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (MONRE) Republik Demokratik Rakyat Laos, bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (ERIA) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Republik Demokratik Rakyat Laos, menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan, mengidentifikasi sinergi kerjasama regional, dan menyelaraskan kebijakan mengatasi polusi plastik.

Di bawah kepemimpinan Laos di ASEAN, dua tonggak penting telah dicapai untuk mengatasi masalah lingkungan ini.

Suksesnya penyelenggaraan Konferensi ASEAN tentang Pemberantasan Polusi Plastik (ACCPP) edisi ke-2 tahun 2024, dihadiri perwakilan negara anggota ASEAN, para pelaku perubahan, inovator, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pengadopsian Deklarasi ASEAN tentang Sirkularitas Plastik.

Pencapaian penting ini bertujuan mempromosikan prinsip ekonomi sirkular, dan mendorong penggunaan plastik berkelanjutan, serta pengurangan sampah di seluruh wilayah.

Dalam sambutan pembukaannya, Phouvong Luangxaysana, Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Rakyat Laos, menyoroti pentingnya kolaborasi regional bahwa negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk mengurangi polusi plastik melalui Deklarasi Bangkok tentang Pemberantasan Sampah Laut, Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Pemberantasan Sampah Laut, dan awal bulan ini, selama KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 di Vientiane, egara-negara anggota ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN tentang Sirkularitas Plastik.

Sedangman Martine Therer, Perwakilan Tetap UNDP di Republik Demokratik Rakyat Laos, menggarisbawahi bahwa pemerintah sendiri tidak dapat mengatasi polusi plastik. "Kita benar-benar membutuhkan pendekatan "semua pihak" dengan setiap warga negara, perusahaan, kota, organisasi sekaligus juga memainkan peran mereka. Polusi plastik bukan hanya masalah lingkungan. Ini adalah krisis sosial-ekonomi dan kesehatan yang memengaruhi setiap sudut wilayah kita," ujarnya.

Hasil utama konferensi tersebut mencakup diskusi strategis tentang penerapan prinsip ekonomi sirkular, perluasan skema Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR), dan promosi perubahan perilaku untuk mengurangi plastik sekali pakai. Tindakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri hijau, meningkatkan investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, dan mendorong ekonomi sirkular yang meminimalkan limbah plastik.

Perubahan pola konsumsi dan praktik industri dapat mengurangi polusi plastik, sehingga menciptakan perubahan yang langgeng dalam masyarakat.

Konferensi tersebut juga memberikan pengarahan tentang negosiasi antarpemerintah yang sedang berlangsung untuk mengembangkan instrumen yang mengikat secara internasional mengenai polusi plastik. Upaya tersebut dapat memperkuat komitmen dan kebijakan global yang memprioritaskan bahan yang berkelanjutan.

Peserta juga menyoroti pentingnya meningkatkan kondisi kerja pekerja limbah informal, yang memainkan peran penting dalam upaya daur ulang di seluruh wilayah. Sorotan lainnya adalah pengenalan Kemitraan Aksi Plastik Global dan pameran pemenang Tantangan Inovasi Mengakhiri Polusi Plastik yang dipimpin UNDP.

Presiden ERIA Tetsuya Watanabe menegaskan kembali dedikasi ERIA dalam mendukung visi negara anggota ASEAN yang menyatakan komitman ERIA tetap teguh berkontribusi terhadap upaya ASEAN dalam menghapus polusi plastik melalui solusi kolaboratif dan inovatif.

Ia juga menyatakan kepuasannya terhadap peran ERIA dalam merumuskan Deklarasi ASEAN tentang Sirkularitas Plastik.

Keberhasilan penyelesaian ACCPP 2024 menandai langkah penting lainnya dalam perjalanan ASEAN menuju ekonomi sirkular dan lingkungan yang lebih bersih untuk semua.

Seperti diketahui, ERIA merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tahun 2008 oleh para pemimpin negara anggota East Asia Summit (EAS). ERIA menyediakan dukungan penelitian dan kebijakan kepada pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil di kawasan ASEAN dan Asia Timur, bekerja sama erat dengan Sekretariat ASEAN dan organisasi multilateral lainnya.

Pusat Pengetahuan Regional ERIA untuk Sampah Plastik Laut, yang didirikan pada tahun 2019, bertujuan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada negara anggota ASEAN+3 guna meningkatkan sirkularitas plastik dan mencegah kebocoran plastik ke lingkungan laut. (***)