Home > Nasional

Soal Jalan Sawangan dan Rp 300 Juta per-RW, Rawan Pelanggaran Hukum, Ketua RW Awas Terjebak

Menurut HBS, sapaan akrabnya, SS terlalu gegabah jika menyebut penyelesaian kemacetan di Jalan Raya Sawangan adalah prioritas utama. Karena menurutnya, Jalan Raya Sawangan merupakan ranah pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kota Depok, Bambang Sutopo. (Foto: Dok Ruzka Indonesia)
Anggota DPRD Kota Depok, Bambang Sutopo. (Foto: Dok Ruzka Indonesia)

RUZKA INDONESIA -- Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PK), Bambang Sutopo buka suara terkait pernyataan Calon Wali Kota Depok, Supian Suri (SS) yang menyebut akan menyelesaikan masalah kemacetan Jalan Raya Sawangan.

Menurut HBS, sapaan akrabnya, SS terlalu gegabah jika menyebut penyelesaian kemacetan di Jalan Raya Sawangan adalah prioritas utama. Karena menurutnya, Jalan Raya Sawangan merupakan ranah pemerintah pusat.

"Itu terlalu konyol karena sudah pasti niatnya hanya memojokkan pemerintah daerah periode ini, lebih kepada memojokkan pemerintahan pak Idris-Imam," ujar HBS kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

HBS menduga isu tersebut sengaja dihembuskan untuk membunuh karakter pemerintah di mata masyarakat. Padahal kata HBS, Supian Suri sudah tentu tahu kendala apa yang terjadi pada Jalan Raya Sawangan.

Terlebih kata HBS, di tingkat Provinsi Jabar juga ada lebih dari 4 orang yang duduk di parlemen yang itu mewakili Kota Depok. Sudah tentu, ikut memperjuangkan masalah yang ada di Jalan Raya Sawangan.

"Jadi saya yakin SS sudah tahu masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan, ia kan bagian dari Pemkot Depok, sudah lebih dari 25 tahun loh, jadi jangan merasa seolah-olah jadi orang tidak tahu," paparnya.

Sebagai anggota DPRD Kota Depok pertama, HBS mengatakan permah mengikuti rapat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang, dimana salah satu prioritasnya adalah pembangunan Jalan Raya Sawangan.

"Namun lagi-lagi, itu ada di ranah pemerintah pusat. Sejak era pemerintahan pertama juga telah diperjuangkan, namun karena banyak faktor hingga kini belum terealisasi," ujarnya.

"SS Jangan asal janji ! Lihat kemampuan dirinya saat diberikan kesempatan emas oleh pemerintahan Idris-Imam tidak mampu menanganinya," pungkasnya.

Diinformasikan sebelumnya, Calon Wali Kota Depok Supian Suri berjanji akan mengatasi masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan yang sudah sering dikeluhkan warga.

Cawalkot Supian Suri yang berpasangan dengan Mantan Caleg PDIP Dapil Cisari dengan surara ratusan tersebut berjanji ketika melakukan dialog dengan warga Sawangan.

“Saya dan Chandra Rahmansyah (cawalkot) berkomitmen untuk menuntaskan masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan, sebagai prioritas utama jika terpilih di Pilkada Depok 2024,” ujar Supian dikutip dari Instagramnya @bangsupians.

HBS juga mengomentari Janji Kampanye SS yang menyatakan akan memberikan anggaran Rp. 300 juta per-RW apabila SS terpilih menjadi Wali Kota Depok.

Menurutnya, janji SS tersebut merupakan salah satu 'jebakan' untuk para Ketua RW karena berpotensi melanggar hukum.

"Ini lebih bahaya, para ketua RW memiliki resiko besar terhadap pelanggaran hukum. Penggunaan anggaran tidak bisa serta merta dikelola oleh sembarangan," kata HBS .

Ia menilai, janji Rp. 300 juta per-RW adalah sebuah celah membuka peluang para tetua wilayah tersandung masalah hukum pidana.

"Jangan sampai nanti ada Ketua RW yang terkandung masalah hukum karena menerima anggaran ratusan juta tapi tidak mengerti peruntukannya," pungkasnya. (***)

× Image