RUZKA INDONESIA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan bahwa perannya tidak hanya sekadar menghadapi serangan politik terhadap pemerintah, tetapi juga menyampaikan hasil capaian program prioritas secara transparan kepada masyarakat.

"Ini bukan soal menangkal, melainkan kami harus memberikan pengertian kepada masyarakat, misalnya ada informasi yang sifatnya disinformasi," kata Hasan Nasbi di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Menurut Hasan, kantor ini akan berfokus pada penyampaian informasi yang jelas dan terang mengenai apa yang telah dicapai oleh Pemerintah.

"Yang jelas, kami harus menyampaikan hasil capaian program prioritas pemerintah supaya masyarakat dapat informasi yang lebih jelas dan lebih terang soal apa saja yang dilakukan pemerintah seterang-terangnya," kata dia.

Jika ada informasi yang bersifat disinformasi atau distorsi, pihaknya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai apa yang sebenarnya sedang dilakukan dan dicapai oleh Pemerintah.

Hasan menekankan bahwa perannya bukan soal ‘menangkal’ berita negatif, melainkan lebih pada memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif tentang kebijakan dan capaian pemerintah.

"Kalau ada informasi yang sifatnya disinformasi, isu yang sifatnya distorsi, ada fitnah, ada berita-berita tidak benarlah, mungkin bukan bahasa menangkal, melainkan menyampaikan sesuatu agar masyarakat bisa memahami apa yang sebenarnya yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dicapai," katanya.

Pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network itu menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia akan terus berjalan sesuai dengan cara dan kultur yang telah berkembang di negara ini.

Hasan berharap iklim demokrasi yang terbuka saat ini, yang memungkinkan masyarakat untuk mengkritik, memberitakan, dan menjadi alat kontrol, akan dipertahankan.

Meskipun ada kekhawatiran mengenai demokrasi, dia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir.

Ia menambahkan bahwa fokus utama pada kebutuhan pemerintahan yang efektif, yang akan mendukung kelangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia. ***