RUZKA INDONESIA - Presiden Joko Widodo mengatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 direncanakan mencapai sebesar Rp3.613,1 triliun.

"Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Presiden Joko Widodo menjelaskan belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk beberapa anggaran seperti pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur.

Untuk alokasi pendidikan, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa jumlah anggaran yang didapat sebesar Rp722,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, perluasan beasiswa hingga pengembangan riset.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun, yang digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis," kata Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian serta peningkatan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun untuk

infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sementara, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan memperkokoh kerja sama antardaerah. ***