RUZKA INDONESIA -- Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) telah selesai dilaksanakan di Ballroom Margo Hotel, Kota Depok, Jumat (17/05/2024).

Rapat menghasilkan 28 rekomendasi komisariat wilayah (Komwil) III yang akan disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Balikpapan pada 1-6 Juni 2024.

Dalam menghasilkan rekomendasi tersebut, 25 kepala daerah dari Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), DKI Jakarta, dan Banten telah melakukan diskusi bersama.

"Kami tadi bahas bersama, dibagi menjadi tiga komisi dan masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepuluh usulan. Dari hasil diskusi, ada 28 rekomendasi yang akan kita dorong pada Rakernas," ujar Ketua Komwil III APEKSI, Helldy Agustian dalam keterangan yang diterima, Sabtu (18/05/2024).

Helldy yang juga menjabat sebagai Wali Kota Cilegon berharap, usulan yang disampaikan dapat disetujui dan diterima pada Rakernas. Pasalnya, seluruh usulan yang disampaikan sudah sesuai dengan pointer terpenting pada Komwil III.

"Karena wilayah III berpotensi sekali dalam pembangunan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerintahan maka harapannya apa yang diusulkan dapat diterima," terangnya.

Berikut 30 Hasil Rekomendasi Usulan Komwil III:

1. Mendorong anggota APEKSI untuk menjadi global city dengan indikator :

a. Ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global

b. Kapasitas riset dan inovasi yang baik dan menerus

c. Ruang yang nyaman untuk dihuni

d. Menarik wisatawan untuk berkunjung

e. Lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan

f. Aksebilitas yang berkoneksi secara intra dan inter kota, serta mendorong percepatan tukar kawasan aglomerasi pasca perpindahan ibu kota ke Nusantara

2. Mengusulkan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) seluruhnya agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat efektif di gunakan untuk kepentingan masyarakat

3. Mengusulkan biaya pendidikan yang terjangkau untuk masyarakat

4. Mendorong penguasaan bahasa asing wajib untuk para birokrat

5. Mengusulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus ditunjang sertifikasi keahlian sehingga pengembangan kompetensi ASN dapat ditingkatkan

6. Mengusulkan penguatan anggaran untuk percepatan, pencegahan dan intervensi stunting

7. Mengusulkan jaminan pendidikan bagi para anggota keluarga ASN untuk mendorong kesejahteraan

8. Mengusulkan penataan ulang jabatan struktural dan fungsional

9. Evaluasi kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berorientasi pasar kerja

10. Kewirausahaan melalui Wirausaha Baru (WUB), pemagangan tenaga kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK) digital

11. Membangun kawasan ekonomi khusus atau Transit Oriented Development (TOD)

12. Pengembangan startup melalui ekonomi digital

13. Pemberdayaan ekonomi dan perlindungan kelompok rentan yaitu Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Difable

14. Penataan transportasi publik melalui pola Buy The Service untuk mengatasi kemacetan

15. Penataan dan pemeliharaan sumber air permukaan di perkotaan

16. Satu data kemiskinan, pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kawasan kumuh

17. Pengelolaan sampah terintegrasi antar wilayah dan pengembangan ekonomi sirkular dari sampah

18. Integrated Urban Farming

19. Perlu adanya integrasi data kemiskinan yang dimulai dari tingkat pusat

20. Percepatan diseminasi regulasi yang menjadi mandatory dari Pemerintah Pusat ke Daerah

21. Perlu langkah antisipasi bagi daerah untuk mengantisipasi perubahan Undang-Undang Kementerian yang kemungkinan akan berimplikasi adanya peningkatan jumlah lembaga kementerian yang secara langsung berdampak pada kelembagaan yang ada di daerah

22. Pemberian akses data kependudukan yang seluas-luasnya dalam rangka pelayanan publik yang efektif dan efisien

23. Konsistensi komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan penyusunan regulasi yang berdampak bagi daerah

24. Integrasi sistem informasi pemerintahan

25. Perlu adanya evaluasi terkait jabatan fungsional

26. Sinkronisasi regulasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan

27. Kemudahan perizinan berdampak pada fungsi kontrol daerah yang cenderung hilang

28. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ASN agar dilakukan percepatan agar mempermudah manajemen kepegawaian di daerah. (***)