ruzka.republika.co.id--Agar pemilu santun dan damai bisa terlaksana di Kota Depok, warga dituntut mampu menyelesaikan perbedaan atau konflik secara damai dengan musyawarah dan mencegah kekerasan atau kerusuhan. Demikian disampaikan Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA dalam Forum Diskusi Pemilu Damai 2024 bertema "Membangun Budaya Politik Santun dan Beretika Menuju Pemilu dan Pilkada Damai di Kota Depok" yang berlangsung di Hotel Bumi Wiyata (BW), Kota Depok, Kamis (10/08/2023).

"Demokrasi menginginkan kebebasan sehingga pemilu diadakan agar terjadi persaingan di antara manusia yang bebas untuk berusaha mendapat dukungan dari para pemilih agar bisa menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Oleh karena itu, wajar setiap pemilu selalu panas dan tegang," ujar Maswadi, Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI.

Menurut Maswadi, sehebat apa pun aturan dibuat kalau para politisi belum mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, pemilu akan selalu tidak santun dan rusuh. Untuk mencegah pemilu rusuh dan damai, para politisi dan calon yang ikut kontestasi dalam pemilu dituntut untuk dapat menahan diri agar tidak terlibat dalam black campaign yang menyebarkan isu yang tidak benar tentang saingannya.

"Bila program-program itu jelas dan menarik serta tidak menyinggung saingannya dalam pemilu, pemilu yang santun dan damai dapat tercapai," jelas Maswadi yang juga dosen S2 Ilmu Politik Unas.

Ia menggarisbawahi para politisi dan calon dalam pemilu memegang kontrol sepenuhnya terhadap tim sukses masing-masing sehingga mereka dapat dicegah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. "Semua pihak harus dapat memegang kontrol demokrasi yang damai," ucap Maswadi.

Diskusi yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok ini dibuka Sekda Pemkot Depok, Supian Suri dan menghadirkan Dr. Bahtiar M.Si, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI sebagai keynote speaker. Selain itu juga digelar penyataan sikap dan yel-yel Pemilu Damai 2024.

Pembicara kedua Abdul Ghofur, SS. M.Si mengajak peserta diskusi yang terdiri dari para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok, perwakilan partai politik di Kota Depok, anggota FKUB Depok, perwakilan Forkopimda Depok, KPU, Bawaslu serta tokoh masyarakat memahami anatomi Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Menurutnya hal ini penting untuk merancang dan menyusun strategi membangun budaya politik santun dan beretika menuju pemilu dan pilkada damai di Kota Depok.

"Mulai dari membangun infrastruktur perdamaian berjenjang, penggalangan agen juru damai pemilu dan pilkada melalui media sosial hingga aksi kampanye pemilu damai berkelanjutan," terang Direktur Rumah Bebas Konflik Pemilu sekaligus Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta.

Dalam presentasinya, Abdul Ghofur memaparkan kajiannya mengenai evaluasi pendahuluan (Ex Ante) penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Ia mencatat terdapat 7 isu krusial diantaranya kesiapan penyelenggara, kerumitan dan beban kerja penyelenggara yang sangat berat serta bayang-bayang pelemahan Ekonomi 2023-2024 dan potensi tingginya praktik politik uang.

"Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 paling berbahaya secara teknis mengingat pemungutan suara dilakukan di tahun yang sama, akibatnya ada irisan pelaksanaan tahapannya dan saling terikat. Karenanya diperlukan kontijensi plan dan risk management," ungkapnya. (Rusdy Nurdiansyah)