ruzka.republika.co.id--Lindungi data digital dari ancaman keamanan siber, BNPT meluncurkan CSIRT di Kantor Aula Kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Sawangan, Kota Depok, Selasa (01/08/2023).

CSIRT adalah Computer Security Incident Response Team yang bertindak layaknya pasukan pengaman ruang siber nasional.

Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono mengatakan dengan adanya CSIRT, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BNPT akan berjalan dengan aman dan terlindungi.

"CSIRT-BNPT akan berperan penting dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani ancaman keamanan siber guna melindungi infrastruktur informasi yang vital dan penting bagi keberlangsungan negara," kata Bangbang Surono.

Sestama BNPT menjelaskan CSIRT-BNPT bertujuan mengelola keamanan informasi dengan prinsip jaminan keamanan informasi yaitu ketersediaan, keutuhan dan kerahasiaan.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn), Hinsa Siburian menyebutkan CSIRT dapat diibaratkan pasukan yang berusaha mengamankan ruang siber nasional.

"Dengan adanya ruang siber. Ada tantangan dan ancaman. CSIRT hadir layaknya pasukan yang menjaga kemanan di ruang siber. Termasuk menjaga keamanan SPBE," jelasnya.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada Kementerian PANRB, Nanik Murwati mengatakan hadirnya CSIRT dapat mendukung transformasi digital pemerintah yang terpercaya.

"Keamanan siber merupakan pilar utama dalam Layanan Digital Nasional. Dalam SPBE, CSIRT dapat berperan penting dalam bidang penguatan keamanan informasi sehingga menciptakan layanan digital pemerintah terpercaya," ungkapnya.

Selain BNPT, juga sejumlah Kementerian/Lembaga ikut melakukan launching CSIRT, antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Radio Republik Indonesia.

Lalu, Badan Keamanan Laut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Arsip Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Rusdy Nurdiansyah)