ruzka.repubklika.co.id--Kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN dan SMPN di Kota Depok berbuntut panjang. Apalagi persoalan tersebut kurang mendapat perhatian Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang terkesan tidak peduli.

Untuk itu, Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) SMPN Kota Depok mendatangi anggota Komisi X DPR RI, Nuroji untuk menyampaikan permaslahan kekisruhan PPDB dan menyampaikan langkah- langkah yang akan ditempuh.

"Begitu banyaknya data kecurangan yang masuk dan dilaporkan orang tua murid, membuat kami akan serius menangani kasus kecurangan PPDB di Kota Depok. Ketika Wali Kota Depok hanya berdiam diri, biarkan kami yang memulai dan melakukan penyelidikan terkait temuan kecurangan," ujar Ketua FKKS SMPN Kota Depok, Kristyawati, Senin (14/07/2023).

Lanjut Kristyawati, pihaknya akan bersinergi dengan Asosiasi Advocate Peduli Pendidikan, FKKS bertekad membongkar kecurangan, terutama di PPDB SMA di Kota Depok.

"Kami sangat berkepentingan karena kami merupakan para orang tua dari siswa SMPN yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMAN. Kami heran, kenapa dari tahun ke tahun PPDB SMAN di Kota Depok selalu ada kecurangan dan tidak pernah tuntas di selesaikan," jelasnya.

Menurut Kristyawati, setiap tahun pelaksanaan PPDB SMAN selalu muncul permasalahan titip-menitip siswa dengan jumlah banyak dari kalangan oknum Polisi, TNI dan Kejaksaan.

"Selain itu kecurangan juga terkait modus titip Kartu Keluarga (KK), pemalsuan KK, manipulasi sertifikat kejuaraan dan permainan dari operator sekolah dengan mengubah titik koordinat. Semua kecurangan menjadi halal, kecurangan apapun dilakukan para orang tua agar anaknya masuk sekolah, bahkan kalau perlu membayar mahal para calo PPDB yang punya koneksi dengan pihak sekolah," paparnya.

Dia mengungkapkan, titip-menitip siswa paling banyak terdapat di SMAN 8 Kota Depok dan banyaknya titip atau manipulasi KK di SMAN 1 Kota Depok.

"Yang kami pertanyakan, kok nggak habis-habisnya siswa dari Jalur Zonasi yang dekat dengan sekolah, terutama di SMAN 1 Kota Depok untuk jarak 400 meter saja tidak lolos. Padahal dengan kasat mata kami lihat, sudah tidak ada lagi siswa yang berdomisili di dekat SMAN 1 Kota Depok," ungkap Kristyawati.

Untuk itu, lanjut Kristyawati, Tim FKKS bersama Asosiasi Advocate Peduli Pendidikan akan melakukan kroscek data langsung, terutama untuk penggunaan KK Jalur Zonasi.

"Sebenarnya permasalahan PPDB hampir sama di semua daerah, yang berbeda adalah penanganan tampuk pimpinan, ada yang peduli dan ada yang diam seribu bahasa. Kami juga mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar agar bisa memberikan kebijakan untuk menambah kuota siswa per kelas, agar siswa yang belum dapat sekolah, bisa bersekolah di SMAN di Kota Depok," tuturnya.

Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji mengatakan, sudah mengamati setiap tahun persoalan PPDB dan semakin parah serta yang memprihatikan tidak ada tindakan atau mengatasi permaslahan PPDB yang selalu ada setiap tahunnya.

"Saya meminta agar semua pihak melaksanakan kebijakan dan sistem yang sudah ditentukan. Jangan diakali atau disiasati, bahkan dijadikan praktik jual beli kursi. Sebenarnya sistem yang diterapkan selalu disempurnakan oleh Pemerintah. Saya mengapresiasi langkah FKSS untuk membongkar praktik-praktik tidak baik tersebut," ucapnya. (Rusdy Nurdiansyah)