ruzka.republika.co.id - Ketua KONI Kota Surakarta, Lilik Kusnandar berupaya mengintervensi jalannya Musyawarah Kota (Muskot) Taekwondo Indonesia (TI) Surakarta yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

Lilik bahkan mengancam tidak akan memberikan surat rekomendasi jika ketua terpilih dalam Muskot nanti tidak dari jagonya.

Hal itu diungkapkan Plt Ketua Pengkot TI Surakarta, Effendi Hari seusai menghadiri rapat koordinasi dengan Ketua KONI Surakarta, Lilik Kusnandar pada 5 April 2023 di kantor KONI Surakarta. Dalam rakor tersebut, KONI Surakarta juga mengundang para pengurus dojang se-Kota Surakarta.

"Kami merasa KONI Surakarta telah terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga organisasi kami, dan kami merasa KONI bukan menjernihkan masalah malah memperkeruh masalah,” kata Effendi.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut sebagian besar pengurus dojang se-Kota Surakarta walk out, karena para pengurus dojang merasa ketua KONI Surakarta sudah overlap dan sewenang-wenang menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

"Masalah DS telah disikapi secara tegas oleh PBTI dan Pengprov TI Jateng, serta Pengkot TI Surakarta, yakni dengan diberhentikannya secara tetap yang bersangkutan dari keanggotaan TI. Kami telah mempersiapkan muskot dan ini urusan rumah tangga kami, jangan malah dipolitisasi,” ujar ketua bidang pembinaan Pengprov TI Jateng.

Seperti diketahui, Ketua KONI Surakarta, Lilik Kusnandar melalui surat resmi nomor 1.08/UND/KONI-Ska/IV/2023 mengundang ketua dojang taekwon-do se-Kota Surakarta dan Plt Pengkot TI Surakarta untuk rapat koordinasi dojang taekwon-do.

Effendi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ketua KONI Surakarta, Lilik Kusnandar menyampaikan calon ketua taekwondo hasil Muskot nanti harus dari luar organisasi taekwondo.

Namun usulan ketua KONI tersebut mendapat tanggapan dari salah satu anggota forum bernama Nitta (perwakilan dari salah satu dojang) yang tidak sependapat dengan usulan tersebut.

Nitta menuturkan terjadi sekarang ini adanya trust issue di taekwondo. Sedangkan trust issue itu dikarenakan penyalahgunaan teknologi. Kalau itu disalahgunakan, bukannya bisa menggunakan teknologi itu untuk mengembalikan trust issue itu melalui media sosial yang ada.

"Ada instagram, ada tiktok, ada itu bisa mengembalikan cita cita yang kita raih dengan prestasi-prestasi kita. Selain itu juga bisa meyakinkan melalui media sosial bahwa kepemimpinan yang sekarang bukanlah kepemimpinan yang dulu. Kita bisa memberitahu publik bahwa itu kesalahan personal bukan kesalahan kita semua (organisasi),” ungkap Nitta.

Menurut Effendi, saat itu Lilik mengatakan calon ketua yang diusung hanyalah sebagai sosok, nantinya setelah beberapa bulan sosok tersebut mengundurkan diri sehingga orang orang taekwondo lagi yang memimpin pengkot Solo.

"Lilik juga menyampaikan bahwa KONI Kota Surakarta tidak akan memberikan rekomendasi bila rencana mereka tidak berhasil (ketua yang mereka usung tidak disetujui),” tutur Effendi.

Menurut Effendi, pemicu sejumlah pengurus dojang keluar dari forum karena salah satu anggota forum yakni sabeum Hari Suprianto mengatakan bahwa sebelumnya pemilihan ketua taekwondo dilakukan oleh para pemilik sabuk hitam. Padahal proses pemilihan ketua sebelumnya menggunakan voting melalui Muskot.

"Saat itu pengurus dojang Kelurahan Jagalan, Murjioko merasa tersinggung karena tidak dianggap memenuhi forum karena bukan blackbelt. Padahal undangan yang diberikan KONI adalah undangan kepada seluruh pengurus dojang. Setelah itu sebagian besar pengurus dojang walk out dan Lilik selaku ketua KONI langsung menutup acara rakor,” jelas Effendi. **