ruzka.republika.co.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Depok diminta aktif di media sosial (medsos) yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal positif terutama program dan informasi. Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di Balaikota Depok.

“Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita sampaikan, kita dukung, dan kita share. Baik itu pembangunan dan sebagainya sehingga bisa diketahui oleh masyarakat," kata Imam Budi Hartono, Senin (06/02/2023).

Dengan aktifnya di media sosial terutama kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Depok bisa mengetahui dan menjawab pengaduan-pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui sejumlah kanal milik pemerintah. Seperti Depok Single Window (DSW), Sistem Terintegrasi untuk Pengaduan dan Aspirasi (Sigap!), serta Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

"Ketika jalur-jalur tersebut tidak direspon, maka masyarakat akan WA ke Pak Wali dan Pak Wakil. Kalau WA ke nomor pribadi masih mending, tapi kalau masuk ke media sosial Pak Wali, Pak Wakil kami akan banyak di-bully oleh netizen," ungkapnya.

Menurutnya, pengaduan-pengaduan yang masuk terkait dengan kemacetan, penebangan pohon, banjir, hingga sampah. Oleh karena itu, sambung Imam Budi Hartono perlu adanya respons untuk menjawab keluhan-keluhan tersebut.

"Tentunya kita memberikan jawaban agar masyarakat merasa komunikasi antara wali kota, wakil wali kota, serta pemerintah dalam hal ini para ASN yang ditugaskan untuk melayani masyarakat, bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.

"Jadi, yang punya twitter aktif di twitter, sehingga yang kontra sama yang pro, lebih banyak yang pro mendukung kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah," pungkasnya. (Supriyadi)