ruzka.republika.co.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok akan menangkal pelanggaran Pemilu 2024 di media sosial dengan membangun embrio pengawasan partisipatif di ruang digital dalam bentuk komunitas.
Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana mengatakan, dari Bawaslu RI sudah tegas menyatakan akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di media sosial.
"Jadi pimpinan kami menegaskan bila ada yang menyerang keyakinan calon anggota legislatif dan calon presiden akan ditake down atau bahkan mendapatkan sanksi," kata Dede, Kamis (2/2/2023).
Dede menuturkan, berkaca pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, peraturan dan per Undang-undangan terkait hal tersebut menjadi sebuah keharusan.
"Tidak hanya diberlakukan, tetapi juga disosialisasikan dan ditegakkan, meskipun demikian, sesuai arahan dari pimpinan, kami harus mengutamakan upaya-upaya pencegahan," tuturnya.
Terlebih setelah berlakunya Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang salah satunya mengatur tentang partisipasi masyarakat pada ruang-ruang digital dalam bentuk komunitas digital.
"Tentu kami menyambut baik dan sejak tahun 2022 lalu, kami terus melakukan sosialisasi, workshop dan penyiapan komunitas digital Jarimu Awasi Pemilu di kota depok," terang Dede.
Dirinya mengatakan, Depok merupakan cyber city, kota yang tidak pernah tidur, terutama di ruang digital.
Sehingga, komunitas tersebut diharapkan jadi sarana bagi masyarakat Depok yang dinamis untuk berperan dalam pengawasan Pemilu tanpa terkendala ruang dan waktu.
"Mereka tetap bisa update dan berkontribusi positif seraya melakukan beragam aktivitas sehari-hari, kapanpun dan di manapun mereka berada," katanya.
Kordinator Divisi Pencegahan, Patisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Depok ini menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen agar embrio komunitas ini dapat segera diluncurkan. Karena, hal ini berkorelasi positif dengan aplikasi cyber patrol inovasi Bawaslu Depok yang yg diujicoba terbatas di Pemilu 2019.
"Ke depan kami akan terus berupaya meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan dan para konten kreator," ucap Dede. (Supriyadi)