ruzka.republika.co.id--Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) 2023 sebesar Rp 1,297 triliun. Angka tersebut naik dari tahun 2022 yang sebesar Rp 1,222 triliun.

“Kami targetkan di angka Rp 1,297 triliun untuk pendapatan pajak daerah tahun 2023. Kami optimistis bisa tercapai,” ujar Kepala BKD Kota Depok Wahid Suryono, Selasa (24/01/2023).

Menurut Wahid, pihaknya juga yakin dunia usaha mulai bergairah lagi, pasca pandemi tahun lalu. Selain itu, BKD juga telah menyiapkan langkah-langkah untuk pencapaian target pendapatan daerah di tahun 2023.

“Sudah kami rumuskan langkah dan kebijakan yang akan diambil. Hal ini dilakukan juga sebagai intervensi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah langkah yang dimaksud antara lain program Gerakan Mengejar Piutang (Gempita) PBB. Konsep dari Gempita PBB yaitu menyusun kebijakan yang mengatur tentang stimulus piutang PBB. "Kemudian, melakukan pengolahan data piutang menggunakan aplikasi piutang," terang Wahid.

Lanjut Wahid, penagihan dilakukan dengan mendatangkan mobil BJB ke wilayah. Teknisnya, bersama BJB membuka layanan langsung dengan mendekati masyarakat menggunakan mobil BJB.

"Selain itu, ada beberapa program lainnya, namun masih dalam tahap koordinasi pihak-pihak terkait," tuturnya.

Wahid mengajak seluruh Wajib Pajak (WP) dan perangkat kecamatan, kelurahan, RT-RW dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah. Ini juga bertujuan untuk peningkatan infrastruktur dan pembangunan daerah di Kota Depok.

“Pajak yang dibayarkan untuk pembangunan Kota Depok. Ketepatan serta kecepatan dalam membayar pajak, sangat kami harapkan,” pungkasnya. (Rusdy Nurdiansyah)