ruzka.republika.co.id - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyebutkan Kota Depok, Jawa Barat tingkat kemiskinan terendah ke- 5 kota dan kabupaten se - Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK.

Menurutnya hasil capaian itu bentuk kerjasama dalam penanganan kemiskinan di Kota Depok.

"Peringkat kemiskinan kota kabupaten se Indonesia. Alhamdulillah Kota Depok tingkat kemiskinan terendah ke 5 se Indonesia. Data itu dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022," ungkap Imam Budi Hartono melalui keterangannya Sabtu (21/1/2023).

Sementara itu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Provinsi Jawa Barat pada Rabu (18/01/2023).

Dikutip dari laman resmi Kemenko PMK terdapat 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang hadir pada Roadshow kali ini di antaranya adalah Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.

Pada Provinsi Jawa Barat, angka prevalensi stunting pada tahun 2020 sebesar 26,21% turun menjadi 24,50% pada tahun 2022 kemarin.

Kemudian, untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Barat mengalami kenaikan.

Sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 895.640 jiwa menjadi 941.860 jiwa pada tahun 2022.

Ade UU Sukaesih selaku Wali Kota Banjar menjelaskan permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya remaja putri dan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah serta mengkonsumsi makanan yang bergizi.

Sedangkan kendala yang terjadi dalam penanganan kemiskinan ekstrem yaitu masih rendahnya laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk miskin dan penduduk dengan tingkat konsumsi disekitar garis kemiskinan lebih besar jumlahnya daripada penduduk diatas garis kemiskinan.

"Kendala yang kami hadapi saat ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri dan tercukupinya gizi bagi ibu hamil," jelas Ade.

Selaras dengan hal tersebut, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyebut pihaknya sudah melakukan berbagai macam intervensi baik yang spesifik maupun sensitif untuk penanganan stunting.

"Untuk penanganan stunting ini kita sudah melakukan kegiatan rembuk stunting Se-Kabupaten Karawang, mengadakan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang melibatkan pihak swasta, serta meningkatkan kapasitas kader mengenai kesehatan gizi," tuturnya.

Sementara itu dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Karawang mengacu kepada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk di sinkronisasikan dengan data yang telah dimiliki.

"Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, kita juga sudah mencocokkan data yang kita miliki dengan data P3KE ini sehingga dapat memperkuat data penerima sasaran bantuan sosial," Ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa dialog ini bertujuan untuk memahami segala permasalahan yang terjadi karena setiap daerah memiliki persoalan yang cukup spesifik untuk diselesaikan.

"Jadi ini penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem tidak dapat dipukul sama rata sehingga penangananya perlu dilakukan secara spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing daerahnya," ucap Muhadjir.

Menko Muhadjir juga memberikan apresiasi terhadap inovasi dan program yang telah diterapkan oleh Kabupaten/Kota dalam upaya penurunan angka stunting serta penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Secara umum kabupaten dan kota sudah dalam track yang benar sebagai wujud upaya kita untuk penghapusan stunting dan kemiskinan ekstrem ini. Selain itu praktik baik yang telah dilakukan harapannya dapat ditiru oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya," Kata Muhadjir.

Roadshow daring penggalian progres penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini akan berlanjut hingga kab upaten/kota di 34 provinsi. (Supriyadi)