ruzka.republika.co.id--Menindaklanjuti proses evaluasi Fraksi PKS DPRD Depok terkait relokasi SDN Pondok Cina 1 (Pocin), anggota legislatif (Aleg) daerah pemilihan Beji Cinere Limo (BCL) Farida Rachmayanti mendatangi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Supian Suri dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Wijayanto pada Senin 12 Desember 2022.

Sehari sebelumnya, Ahad 11 Desember 2022 malam Farida menyerap informasi dari ortu siswa SDN Poncin 1 secara langsung.

Kepada Sekda dan Kadisdik, Farida menyampaikan beberapa harapan dan aspirasi orang tua murid terkait pemindahan SDN Pocin 1.

"Diantaranya agar tidak dilakukan pemisahan siswa. Tetap harus disatukan. Sebab ada keluarga yang memiliki lebih dari satu anak yang bersekolah di sana. Peninjauan ulang pilihan bersekolah siang hari karena banyak siswa yng memiliki kegiatan tambahan untuk pengembangan bakat potensi mereka. Selain itu, antisipasi terjadinya sikap buliying pada anak," ujar Farida, Selasa (13/12/2022).

Berdasarkan hal diatas Anggota Komisi A DPRD Depok ini meminta kepada Sekda dan Kadisdik Kota Depok agar menyiapkan berbagai opsi terbaik bagi kepentingan anak sebagaimana yang diharapkan orang tua siswa.

"Penting bagi pemkot Depok untuk memotret dan menimbang kondisi-kondisi spesifik setiap keluarga yang beragam. Oleh karenanya, khusus kepada Kadisdik, saya meminta agar menyiapkan jenis data tambahan yang digunakan untuk penelaahan opsi. Misal berapa siswa yang bersama saudaranya di satu sekolah. Juga ada berapa siswa yang memilki kegiatan tambahan di siang hari. Sehingga saat perumusannya akan semakin presisi dan mengutamakan kepentingan anak," jelasnya.

Farida juga meminta Pemkot Depok untuk secepat mungkin menyiapkan tambahan data, menelaah serta merumuskan. "Idealnya draft opsi selesai pekan ini. Oleh karena itu Pemkot Depok harus fokus permasalahan SDN Pocin 1 dan menempatkan pada skala yang urgent," tegasnya.

Dia juga menyarankan pada saat sosialisasi mesti dibuka ruang dialog yang komunikatif. "Harapannya semua pihak harus diajak terlibat bersama untuk menghadirkan situasi dan kondisi yang ramah terhadap anak," harap Farida.

Menurut Farida, memandang dinamika dalam proses pembangunan itu niscaya. Keberadaannya justru menguji keandalan sistem yang ada. Demikian halnya dengan sistem pembangunan dan pelayanan publik yang ramah anak.

"Setiap masalah yang muncul pastinya akan memacu pemerintah dan semua pemangku kepentingan anak untuk mengevaluasi, memperbaiki dan mengokohkan," pungkasnya. (Rusdy Nurdiansyah)