ruzka.republika.co.id - Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9) lalu.

Kenaikan harga BBM, DPD dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok mengambil sikap dengan menolak kenaikan harga BBM.

Hal itu diungkapkan Bendahara Umum DPD PKS Depok Ade Supriatna.

Baca juga: Sosialisasi Program Project Based on Quran SMA IT Insan Mandiri Cibubur

Alasan menolak kenaikan harga BBM karena banyak dampak yang dirasakan masyarakat, seperti ancaman bertambahnya warga miskin baru karena daya beli yang rendah.

"DPD PKS dan Fraksi PKS DPRD Depok turut merasakan kegelisahan warga akan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan ongkos produksi dan sektor transportasi, dan ada acaman tumbuhnya warga miskin baru," ungkap Ade Supriatna , Sabtu (10/9).

Baca juga: Simona Halep Ceraikan Pengusaha Tajir

Selain itu juga berdampak pada pertumbuhan anak sehingga balita bisa mengalami stunting.

“Ancaman bertumbuhnya warga miskin baru dengan daya beli yang rendah, balita yang mengalami stunting, mengiringi kebijakan yang sangat tidak pro rakyat kecil ini,” tutur Ade Supriatna.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Fraksi PKS DPRD Depok Supariyono.

Baca juga: Dinkes Depok Ajak Sekolah Waspadai DBD dengan Pembuatan Lethal Ovitrap

Ia berpendapat kenaikan harga BBM berdampak naiknya harga bahan pokok sehingga daya beli masyarakat rendah.

“Satu dan dua bulan kedepan baru terasa daya beli masyarakat berkurang,”kata dia.

Lebih lanjut ia khawatrikan naik harga BBM berdampak lambatanya pembangunan di daerah.

Baca juga: Gawat, Penyebaran Covid-19 Meningkat, Terjadi Penambahan 95 Kasus

“Banyak kegiatan yang tertunda dan terpangkas serta memperlambat pembangunan. Maka dari itu PKS menolak,”ungkapnya. (Supriyadi)