ruzka.republika.co.id--Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menyusun beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi. Dengan harapan dapat mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 dan ekonomi pulih kembali.

"Arah kebijakan pembangunan ekonomi yang akan ditempuh yakni seperti menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan daya beli masyarakat," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris usai menjadi inspektur upacara HUT ke-77 RI di Lapangan Balai Kota Depok, Rabu (17/08/2022).

Lanjut Idris, melalui penyelesaian mismatch kebutuhan dunia kerja dan dunia pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berorientasi pada penciptaan wirausaha baru, transformasi digital UMKM dan perluasan pendayagunaan tenaga kerja lokal dan lain-lain.

"Kemudian, kebijakan lainnya adalah perbaikan infrastruktur ekonomi kota, sistem dan jaringan distribusi barang," terangnya.

Ia menambahkan, selanjutnya, pengembangan pasar dalam dan luar negeri. "Kami juga memiliki strategi kebijakan yaitu menciptakan iklim investasi yang terbuka dan efisien melalui kemudahan layanan perijinan dan non perijinan berbasis layanan digital, serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru," jelas Idris.

Kebijakan Pemkot Depok yakni mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendanaan lain, serta kerja sama pembangunan melalui pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, Corporate Social Responsibility (CSR), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kemitraan dan pemanfaatan aset daerah. Termasuk, pembangunan BUMD Kota Depok.

“Tantangan yang menguras begitu banyak energi selama kurang lebih dua tahun ini, tidak menyurutkan optimisme dan motivasi pemerintah daerah, untuk mengerahkan segenap sumber daya guna memenuhi target dan tujuan dalam mensejahterakan masyarakat. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa sejalan dengan baik,” pungkas Idris. (Rusdy Nurdiansyah)