ruzka.republika.co.id--Saat ini samakin marak aktivitas perilaku penyimpangan seksual atau aktivitas para pelaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah melakukan sejumlah upaya dalam mencegah prialki penyimpanan seksual tersebut.

Adapun, salah satunya upaya Pemkot Depok melakukan pencegahan perilaku LGBT yakni meningkatkan dan menguatkan fungsi ketahanan keluarga.

"Ketahanan keluarga ini juga telah kami jadikan Peraturan Daerah (Perda), selain itu ada juga Perda Kota Layak Anak (KLA) dan yang terbaru Perda Kepemudaan," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat menjadi keynote speaker Special Webinar for parents say no to LGBT di acara 20th Lentera Insan Group, Sabtu (30/07/2022).

Menurut Idris, Pemkot Depok juga telah membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), layanan konsultasi masalah anak dan keluarga oleh psikolog dan konselor secara gratis serta pembentukan forum KLA. Termasuk program sekolah pra nikah bagi warga yang ingin memasuki dunia pernikahan, juga Generasi Berencana (GenRe).

"Generasi berencana ini fungsinya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada teman-teman seusianya tentang masalah-masalah ketahanan keluarga. Kami sebagai fasilitator juga melakukan kolaborasi dengan lembaga dan komunitas lainnya," jelasnya.

Ia berharap, melalui webinar ini, Pemkot Depok bersama lembaga pendidikan bisa saling bergandeng tangan untuk mengimplementasikan say no to LGBT.

"Anak-anak merupakan aset untuk persiapan kepemimpinan di masa Indonesia Emas yaitu pada 2045. Anak-anak nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Maka, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hal tersebut. Baik dari sisi pendidikan, moral, etika maupun pergaulan," pungkas Idris. (Rusdy Nurdiansyah)