ruzka.republika.co.id--Transformasi digital menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas pada Presidensi G20 tahun 2022 di Bali pada November 2022 mendatang. Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia mengajak seluruh lapisan dunia untuk saling tumbuh bersama lebih kuat dan berkelanjutan.

Mengambil transformasi ekonomi berbasis digital sebagai salah satu isu prioritas, dipercaya dapat menjadi katalisator utama sumber pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia saat ini memiliki nilai ekonomi terbesar di ASEAN dan diprediksi memiliki nilai ekonomi sebesar 146 Miliar US Dollars pada tahun 2025,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Pratikno dalam sambutannya pada acara 22 Years Anniversary Hukumonline dengan mengangkat tema “Regulasi dan Kolaborasi dalam Mewujudkan Potensi Ekonomi Digital di Indonesia”, Kamis (14/07/2022).

Oleh karena itu, lanjut Pratikno, inovasi dan perkembangan teknologi yang kompleks harus didukung dengan regulasi yang memadai. "Karena pada umumnya, regulasi datang di belakang setelah adanya inovasi," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Komisaris Utama Telkomsel sekaligus Koordinator Tim Asistensi dan Kemitraan Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20, Wishnutama Kusubandio.

"Kolaborasi menjadi kunci untuk keberhasilan transformasi digital. Harus adanya mindset dan keselarasan antar lembaga untuk mendukung kemajuan transformasi digital,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sekaligus Chair Digital Economy Working Group (DEWC) Mira Tayyiba mengatakan, terdapat tiga isu prioritas yang akan dibawa dalam pelaksanaan Presidensi G20 mendatang. Ketiga isu tersebut antara lain inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.

"Saat ini kolaborasi sudah tercipta dengan baik, maka tiga isu prioritas yang dibawa pada pelaksanaan G20 salah satunya ialah inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain menghadirkan Wishnutama dan Mira, pada talkshow tersebut Hukumonline juga menghadirkan CoFounder Hukumonline dan Ketua STH Indonesia Jentera Arief T Surowidjojo. Ia menuturkan, awalnya Hukumonline hadir akan kebutuhan praktisi hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang integratif yang kemudian berkembang untuk membantu kebutuhan usaha dalam hal akses terhadap peraturan perundang-undangan hingga analisis hukum yang terpercaya.

Menurutnya, sebagai negara dengan pasar terbesar di Asia Tenggara, industri teknologi berkembang sangat pesat di Indonesia yang didukung dengan menjamurnya talenta putra-putri bangsa di bidang teknologi. Potensi yang besar ini memerlukan regulasi yang akomodatif dan antisipatif agar Indonesia tidak hanya menjadi fasilitator bagi raksasa teknologi asing, namun juga menjadi enabler di Tanah Air yang dapat mengawal pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

"Tanpa adanya regulasi, mempertahankan transformasi ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan akan sangat menantang, tentu harus ada kolaborasi yang baik antar stakeholder,” paparnya.

Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara dalam sambutannya mengatakan, selain menggelar Talkshow 22 Anniversary Hukumonline bertema “Regulasi dan Kolaborasi dalam Mewujudkan Potensi Ekonomi Digital di Indonesia”, sebelumnya Hukumonline juga melakukan rangkaian acara Campus Roadshow ke beberapa kampus yang ada di Indonesia.

Rangkaian acara ini merupakan bagian dari “journey” Hari Ulang Tahun (HUT) Hukumonline ke-22 dan nantinya ditutup dengan International Webinar Series pada 2-28 Juli 2022. (Rusdy Nurdiansyah)