RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tapos 2026 yang digelar di Aula Kecamatan Tapos, Kota Depok pada Kamis (20/2/2025) menyoroti upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berbagai unsur masyarakat hadir untuk merumuskan rencana pembangunan yang lebih inklusif dan berdampak bagi warga.
IPM Kecamatan Tapos saat ini masih berada di peringkat kedua terendah dari 11 kecamatan di Kota Depok.
Oleh karena itu, Musrenbang tahun 2026 difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna mendongkrak capaian IPM.
"Saya mengangkat isu tentang masih rendahnya IPM di Kecamatan Tapos. Saat ini kita berada di posisi ke-10 dari 11 kecamatan. Melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, kami berharap bisa meningkatkan peringkat ini agar minimal berada di papan tengah," ujar Camat Tapos, Suhendar dalam keterangan yang diterima, Ahad (23/02/2025).
Isu strategis yang menjadi fokus, pertama di sektor pendidikan dengan mengusulkan penambahan gedung sekolah negeri baik itu sekolah dasar, menengah, atas/kejuruan dan madrasah.
Kemudian, validasi data pendidikan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara status pendidikan siswa dengan data kependudukan.
"Program penelusuran anak sekolah untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, dengan anggaran yang dialokasikan di tingkat RW juga kami tegaskan kembali kepada lurah dan RT-RW," jelas Suhendar.
Kedua, sektor kesehatan dengan mengusulkan pembangunan Puskesmas di wilayah Leuwinanggung dan relokasi Puskesmas Cilangkap agar lebih representatif dalam melayani warga.
Selanjutnya, sektor pemberdayaan ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengembangkan pusat jajanan atau gerai UMKM di setiap kelurahan, seperti yang telah berjalan di wilayah Sukatani.
"Kami sudah menjajaki kolaborasi dengan sektor swasta, seperti PT Karabha Digdaya dan BRI, dalam program pendampingan UMKM. BRI akan menurunkan mantri UMKM untuk membantu perizinan, pemasaran, dan pengelompokan usaha agar lebih berkembang," ungkap Suhendar.
Ia juga menyoroti isu efisiensi anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah pusat. Efisiensi ini tidak berdampak pada program-program prioritas, terutama yang berkaitan dengan peningkatan IPM.
"Kami berharap efisiensi anggaran tidak menyentuh sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Justru kalau bisa, anggarannya ditambah agar manfaatnya lebih luas bagi masyarakat," harap Suhendar. (***)
Komentar