RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas ke para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok," Selasa (24/06/2025).
Adapun, kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok bersama pasangan masing-masing, sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai integritas dalam kehidupan pribadi dan tugas publik para wakil rakyat.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda KPK di Kota Depok.
Baca juga: PKK Depok Targetkan Setiap RW di Kecamatan Cilodong Miliki 20 Rumah Sehat
“Alhamdulillah tadi sudah disampaikan sama Pak Rino dari KPK. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan KPK di Kota Depok. Dan hari ini giliran terakhir, khusus untuk pimpinan dan anggota DPRD,” ucapnya.
Ia mengapresiasi pemaparan KPK yang membuka wawasan para legislator, khususnya mengenai tantangan integritas dan transparansi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi publik.
“Tadi Pak Rino (Plt. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, KPK) menyampaikan bagaimana tantangan sebenarnya bagi seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Kita tidak hanya memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi juga menjadi sorotan publik 24 jam. Gaya hidup, perilaku, semua dilihat masyarakat,” jelas Ade.
Baca juga: Pesantren Tahfizh Madinatul Quran Depok Gelar Haflah Takrim
Menurut Ade, DPRD Kota Depok berkomitmen untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dan tetap menjaga integritas, tidak hanya dalam konteks pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan keluarga.
“Kita ingin seluruh anggota DPRD, termasuk pimpinan, bisa sukses menjalankan tugas sebagai penyambung lidah rakyat, dan juga sukses selamat di dunia dan akhirat,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan prinsip tata kelola yang baik dan patuh pada aturan hukum.
“Karena kita menjalankan seluruh kegiatan kita dengan tata kelola, dengan hati-hati dengan tata asas dan tata hukum," pungkas Ade. (***)
Komentar