RUZKA-REPUBLIKA NETWORK–Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengumpulkan pimpinan fraksi partai politik parlemen untuk membahas transformasi DPR dan aspirasi masyarakat dalam rangka merespons gelombang unjuk rasa di berbagai daerah dalam sepekan terakhir.
Pertemuan yang dipimpin Puan Maharani dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta ketua-ketua fraksi. Pertemuan berlangsung di ruang rapat pimpinan DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (04/09/2025).
"Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR," kata Puan dalam keterangannya.
Puan mengatakan DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. Prinsipnya, DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai masukan yang membangun.
Puan juga memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai dengan harapan rakyat. "Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR," katanya menegaskan.
Pada Rabu (3/9), DPR telah mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa pascaaksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25–31 Agustus 2025.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mewakili seluruh anggota DPR RI, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan para wakil rakyat selama menjalankan tugas maupun fungsinya.
Dasco menegaskan bahwa aspirasi rakyat merupakan tanggung jawab bagi seluruh anggota DPR RI. Namun begitu, dia memahami permintaan maaf saja tidak akan cukup.
"Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Dasco dalam pertemuan tersebut.
Dasco juga mengatakan akan ada reformasi untuk DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk membuat DPR RI lebih baik dan transparan.
Menurutnya, para pimpinan DPR sudah saling berkoordinasi untuk membahas hal yang sudah dan akan dilakukan, di antaranya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gaji dan tunjangan, serta moratorium kunjungan kerja luar negeri maupun dalam negeri.
Selain itu, dia mengatakan DPR juga akan mendukung pembentukan tim investigasi dugaan makar serta mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
"Serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR," demikian Dasco.(*/amr)
