RUZKA INDONESIA – Dua temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) ternyata terkesan kontradiksi. Satu temuan menyatakan sebanyak 53 persen responden menyatakan selalu dan sering takut bicara politik, namun temuan lain menunjukkan 69,8 persen responden menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga melihat temuan tersebut sebagai hal yang mengejutkan.
“Temuan itu tentu mengejutkan, karena masyarakat biasanya takut bicara politik di negara otoriter. Di negara seperti ini memang kebebasan berekspresi sangat dibatasi. Berbeda halnya di negara demokrasi, kebebasan bereskpresi dilindungi konstitusi. Hal itu dijamin karena menjadi pondasi utama partisipasi masyarakat, kontrol sosial terhadap pemerintah, dan sarana pertukaran ide,” ungkap M Jamiluddin Ritonga kepada RUZKA INDONESIA, Senin (13/04/2026).
Menurut Jamil, melalui hak berekspresi, dimungkinkan setiap anggota masyarakat mengawasi kebijakan pemerintah, mencegah otoritarianisme, dan terjaminnya informasi yang transparan. Tanpa ini semua, demokrasi akan mati.
“Jadi, masyarakat di negara demokrasi lazimnya tidak akan takut untuk berekspresi, termasuk bicara politik. Karena itu, tentu aneh dan ironis bila di negara demokrasi seperti temuan LSI masyarakatnya takut bicara politik,” lanjut Jamil.
Logikanya, masyarakat akan menilai demokrasi akan berjalan baik bila mereka tak merasa takut untuk bereskpresi, apalagi bicara politik. Namun temuan LSI justru menyatakan sebaliknya, masyarakat menyatakan takut bicara politik namun menilai puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.
“Dalam demokrasi yang sehat, masyarakat seharusnya bebas mengkritik tanpa rasa takut. Karena itu, ketakutan bicara politik mengindikasikan kemunduran demokrasi. Jadi, ketakutan bicara politik bisa jadi disebabkan terbatasnya ruang kebebasan, ketakutan akan kriminalisasi, atau budaya politik yang belum dewasa. Kalau ini penyebabnya tentu jalannya demokrasi dj Indonesia seharusnya belum baik-baik saja,” tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Indikasi itu, lanjut Jamil, juga terlihat dari turunnya Indeks Demokrasi Indonesia. Menurut Economist Intelligence Uni (EIU), skor Indeks Demokrasi Indonesia turun dari 6,44 pada tahun 2024 menjadi 6,37 pada 2025.
“Indikasi itu memperjelas demokrasi di Indonesia memang ada penurunan. Hal ini tentu menjadi PR bagi semua anak bangsa untuk mengembalikan Indeks Demokrasi Indonesia menjadi yang terbaik di Asia,” pungkas Jamil. (***)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar