RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS, H Iing Misbahudin menegaskan pentingnya komitmen kepala daerah dan DPRD dalam menciptakan ekosistem kepemimpinan hijau (green leadership) di tengah darurat iklim yang kian nyata.
Pernyataan itu disampaikan Iing saat mengikuti Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025 yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) di Hotel Aryaduta, Jakarta, 5–7 Agustus 2025.
Konferensi ini mengusung tema "Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif".
Baca juga: Lounge Baru Kolaborasi Strategis Blue Sky Group dan Airport Dimensions Dibuka di Makassar
Sejumlah tokoh penting turut hadir, termasuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Iing menyebut perubahan iklim bukan lagi isu akademik atau kampanye aktivis semata, tetapi sudah menjadi krisis nyata yang membutuhkan solusi konkret di level pemerintahan daerah.
"Ada empat pilar penting dalam green leadership: kolaborasi dengan sektor swasta, penguatan ruang hijau, perubahan perilaku masyarakat, dan reformasi pengelolaan fiskal daerah,” ujar Iing saat dihubungi via telepon, Selasa (05/08/2025).
Baca juga: Tanamkan PHBS Sejak Dini, Disdik Depok Luncurkan Gemasih
Ia mengingatkan, tahun 2024 tercatat sebagai tahun dengan suhu rata-rata global tertinggi dalam sejarah, berdasarkan data lembaga riset Climate Central, Princeton, New Jersey.
“Panas yang kita alami saat ini bukan lagi alami, tapi akibat aktivitas manusia. Kalau suhu bumi naik 1,5 derajat, es di kutub akan mencair. Kalau sampai 2 derajat, bisa jadi musim panas tidak akan ada es lagi dalam 10 tahun,” tegasnya.
Politisi PKS ini juga menyebut istilah baru “global boiling” menggantikan “global warming”, mengacu pada skenario terburuk pencairan es di Greenland yang bisa menyebabkan permukaan laut naik hingga 7 meter.
Baca juga: Masjid dan Ekonomi Kreatif Menuju Festival Budaya Masjid Pantai Bali 2025
Salah satu penyumbang emisi terbesar, lanjutnya, adalah sampah. Iing menyoroti bahwa 1 ton sampah bisa menghasilkan sekitar 1,7 ton emisi karbon (CO2).
“Bayangkan, Jakarta saja menghasilkan 7.500 ton sampah per hari. Secara nasional, totalnya mencapai 1,7 miliar ton per tahun. Ini bukan lagi soal TPA, tapi soal keselamatan bumi,” ujar Iing.
Menurutnya, target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mengelola 50% sampah pada 2025 dan 100% pada 2029 masih jauh dari harapan.
Baca juga: UI Kampanyekan Inhaler Herbal Gantikan Vape di Kalangan Anak Muda
“Saat ini baru 39% sampah yang terkelola secara nasional. Kalau dihitung dari kapasitas infrastruktur daerah, angkanya hanya 9 sampai 14 persen,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendukung perubahan kriteria dalam pemberian Penghargaan Adipura. Menurutnya, daerah yang masih memiliki tempat pembuangan sementara (TPS) liar atau landfill yang tidak dikelola, harus langsung didiskualifikasi.
“Kita ingin Adipura ini benar-benar mencerminkan komitmen lingkungan. Kalau masih ada TPS liar, ya jangan berharap dapat penghargaan,” pungkas Iing. (***)
Journalist: Eko Widiantoro
