RUZKAINDONESIA.ID; BANDUNG – Dunia usaha muda kembali mendapat angin segar dari Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melontarkan pernyataan menohok sekaligus ajakan serius kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk turun gunung membantu pemerintah daerah.
Dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) V BPD HIPMI Jawa Barat yang digelar di Gedung Daan Mogot Pusdikif, Kota Bandung, Sabtu (9/5/2026), Bima secara blak-blakan mengakui adanya keterbatasan para kepala daerah.
“Saya banyak tahu dengan teman-teman (HIPMI) yang masuk di wilayah ekonomi kreatif, kuliner, dan lain-lain. Karena kepala daerah itu enggak ngerti,” ujar Bima di hadapan ratusan kader HIPMI se-Jawa Barat.
Pernyataan ini disambut riuh tepuk tangan. Bima pun melanjutkan, “Jadi saya sampaikan ini, teman-teman bisa bantu kepala daerah supaya lebih kreatif dan inovatif.”
Bukan Sekadar Kolaborasi, Tapi Co-Creation
Mantan Wali Kota Bogor dua periode itu menegaskan bahwa era sekarang sudah tidak cukup hanya dengan kolaborasi biasa. Ia mengajak HIPMI masuk ke ranah yang lebih dalam: co-creation.
“Enggak ada pemerintahan yang bisa sendirian, semuanya kolaborasi. Walaupun hari ini kolaborasi enggak cukup, sekarang adalah eranya co-creation. Kolaborasi itu mengakomodasi saja, tapi co-creation itu duduk sama-sama, ujian sama-sama, merencanakan sama-sama,” tegasnya.
Menurut Bima, HIPMI memiliki ruang besar untuk mendampingi kepala daerah melalui perspektif yang lebih segar. Organisasi pengusaha muda ini dinilai bisa menjadi penghubung strategis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif di tingkat bawah.
Dorong Kepala Daerah Berani “Berpeluh” Bukan “Mengeluh”
Dalam kesempatan itu, Bima juga memaparkan tugasnya mendampingi kepala daerah agar mampu membangun kemandirian fiskal. Ia mendorong para bupati dan wali kota untuk tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat, tetapi mulai mencari sumber pembiayaan alternatif.
Beberapa opsi yang disebutkannya antara lain:
- Crowd financing (pendanaan bersama masyarakat),
- Alternative financing,
- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),
- Optimalisasi aset daerah yang selama ini menganggur.
Bima memberi contoh nyata Pemerintah Kota Jambi yang dinilai berhasil meningkatkan keuangan daerah lewat optimalisasi program prioritas nasional. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka pengangguran terbuka turun signifikan.
“Bagus angkanya. Kemarin saya sampaikan ini di Bappenas, agak senang. Karena ternyata ini bukti, bahwa kepala daerah itu enggak hanya mengeluh, tapi memilih berpeluh. Maka akan terbuka kesempatan,” tandas Bima.
Momentum Indonesia Emas 2045 Ada di Tangan Anak Muda
Bima mengingatkan bahwa Indonesia memiliki peluang emas menuju 2045. Negara bisa menjadi maju jika mampu memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Namun, ia juga mengingatkan soal pentingnya kesinambungan visi nasional lintas kepemimpinan.
Ia mencontohkan Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam. Negara-negara tersebut tetap menjaga stabilitas ekonomi meski berganti pemimpin berkali-kali. Visi besar tidak berubah hanya karena pergantian kekuasaan.
“Pergantian pemimpin seharusnya tidak mengubah arah pembangunan nasional,” pesan Bima.
Program Prioritas yang Bisa Digarap HIPMI Bersama Pemda
Dalam arahannya, Bima menyebut beberapa program strategis nasional yang bisa menjadi ladang kolaborasi HIPMI dengan pemerintah daerah:
- Kedaulatan Pangan
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Sekolah Rakyat
- Sekolah Garuda
- Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel)
Menurut Bima, kepala daerah harus mampu mengawal Asta Cita secara detail. Dan di sinilah peran HIPMI dibutuhkan: sebagai mitra yang paham lapangan, paham anak muda, dan paham bagaimana menggerakkan ekonomi kreatif dari akar rumput.
Acara yang berlangsung di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus HIPMI Jawa Barat, antara lain Agung Rachmat dan Zulfikar Priyatna, serta ratusan kader dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Saatnya Pengusaha Muda Turun ke Daerah
Pesan Bima Arya kali ini cukup jelas: Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Kepala daerah tidak bisa menguasai semua sektor. Di sinilah celah sekaligus peluang bagi HIPMI untuk menunjukkan eksistensi.
Ekonomi kreatif, kuliner, digitalisasi UMKM, hingga pendampingan program prioritas nasional adalah lahan basah yang menunggu sentuhan anak muda. HIPMI diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut duduk merancang, menguji, dan mengeksekusi bersama pemerintah.
“Karena kepala daerah itu enggak ngerti,” kata Bima mengulang lagi dengan senyum.
Sekarang, tinggal bagaimana HIPMI menjawab tantangan ini. Apakah siap menjadi co-creator pembangunan daerah?
(Puspen Kemendagri)
Komentar