Geisz Chalifah
Pebisnis Properti
RUZKA INDONESIA — Saya terkejut dengan pernyataan Hasan Nasbi bahwa terjadi kenaikan penjualan mobil sebesar 33,3 persen.
Sebagai pebisnis yang bergelut di lapangan, saya percaya tidak ada angka yang berdiri sendiri. Setiap angka memiliki alasan, memiliki konteks, dan tentu memiliki data pembanding.
Di situlah saya melihat ada realitas yang berseberangan antara pernyataan dengan kenyataan. Ada jarak antara apa yang dikatakan pemerintah dengan apa yang kami rasakan sebagai pebisnis di lapangan.
Data itu kemudian saya pelajari, saya kulik dari berbagai sumber dan saya perbandingkan. Ternyata, angka tersebut hanya sepenggal data yang dikemukakan untuk membangun sebuah kesimpulan besar. Di sinilah masalahnya.
Ketika sebuah angka dipotong dari konteksnya, lalu dipakai untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara keseluruhan, data tidak lagi menjadi alat untuk membaca kenyataan. Data berubah menjadi alat untuk menipu persepsi publik.
Dalam komunikasi politik kontemporer, data statistik sering kali tidak lagi digunakan sebagai kompas kebijakan, melainkan diubah menjadi alat kosmetik untuk mempercantik citra penguasa.
Fenomena inilah yang terjadi ketika Penasihat Khusus Presiden, Hasan Nasbi, dengan nada optimis mengamplifikasi data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO).
Ia memamerkan angka pertumbuhan penjualan mobil nasional yang mencapai 33,3 persen secara tahunan (year-on-year) sebagai bukti bahwa ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan saat ini sedang bergerak perkasa.
Namun, bagi mayoritas masyarakat yang merasakan stagnasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, klaim tersebut terasa seperti sebuah tamparan yang asing. Mengapa ada jurang pemisah yang begitu dalam antara angka di atas kertas dengan isi dompet rakyat di lapangan?
Melalui kacamata analisis kritis, klaim yang digaungkan oleh Hasan Nasbi dapat dikategorikan sebagai manipulasi narasi melalui metode cherry-picking data, yaitu mengambil satu indikator yang tampak bagus sambil menyembunyikan realitas struktural yang compang-camping.
Jika data tersebut dibedah secara jujur, angka pertumbuhan 33,3 persen tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan cermin daya beli masyarakat secara keseluruhan. Angka tersebut harus dibaca dalam konteks efek basis rendah (low base effect), perbedaan metode pencatatan, struktur konsumen otomotif, dan ketimpangan sosial yang kian akut.
Manipulasi Low Base Effect: Pemulihan yang Belum Normal
Kekeliruan pertama dan paling fatal dari narasi Hasan Nasbi adalah kegagalannya menjelaskan konteks pembanding. Lonjakan persentase penjualan mobil yang tampak fantastis tersebut harus dilihat bersama angka penjualan pada periode tahun sebelumnya.
Dalam ilmu ekonomi, ketika sebuah industri mengalami penurunan tajam dan kemudian tumbuh dari basis yang rendah, kenaikan pada tahun berikutnya dapat menghasilkan persentase pertumbuhan yang terlihat sangat besar. Fenomena inilah yang disebut low base effect.
Ketika sebuah industri jatuh ke titik rendah, kenaikan pada tahun berikutnya akan menghasilkan angka persentase yang terlihat raksasa. Karena itu, angka 33,3 persen tidak boleh berdiri sendirian seolah-olah merupakan bukti bahwa daya beli masyarakat telah pulih secara menyeluruh.
Fakta di lapangan juga harus dilihat dari volume riil penjualan. Pertumbuhan persentase yang tinggi belum otomatis berarti pasar telah kembali ke kondisi normal atau kembali ke masa keemasan otomotif Indonesia.
Pemerintah boleh saja menjual angka persentase “33 persen” ke ruang publik karena angka itu terdengar lebih seksi dan politis, ketimbang mengakui bahwa volume riil pasar otomotif masih menghadapi berbagai tekanan.
Bias Wholesales vs Retail Sales: Menjual Mobil di Gudang
Kelemahan argumen kubu istana juga terletak pada bias metode pencatatan yang mereka pilih. Angka wholesales mengacu pada distribusi kendaraan dari pabrik kepada jaringan diler, sementara retail sales mencatat penjualan dari diler kepada konsumen atau pengguna akhir.
Wholesales memang penting untuk membaca pergerakan industri otomotif. Namun, mobil yang dikirim dari pabrik ke diler belum tentu sudah berpindah ke tangan konsumen.
Kendaraan tersebut dapat menjadi persediaan diler untuk memenuhi kebutuhan pasar, program penjualan, maupun momentum pameran besar seperti GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS).
Di sinilah persoalan itu terbuka. Jika pertumbuhan wholesales lebih tinggi daripada retail sales pada periode yang sama, berarti distribusi kendaraan ke jaringan diler tumbuh lebih cepat daripada penjualan kepada konsumen akhir.
Perbedaan tersebut menunjukkan adanya jarak antara kendaraan yang didistribusikan dengan kendaraan yang benar-benar dibeli konsumen.
Tentu saja, selisih tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kendaraan yang belum terjual menumpuk di gudang diler. Untuk menyatakan adanya penumpukan stok diperlukan data persediaan diler.
Namun, menggunakan angka distribusi dari pabrik sebagai bukti langsung menguatnya daya beli masyarakat tetap merupakan lompatan logika yang cacat secara metodologi ekonomi.
Pertanyaannya sederhana. Apakah setiap mobil yang keluar dari pabrik sudah dibeli rakyat?
Tentu tidak
Fenomena K-Shaped Recovery: Merayakan Kemakmuran Kelompok Elite
Faktor ketiga yang paling krusial adalah kegagalan narasi pemerintah dalam membaca struktur sosial ekonomi. Sektor otomotif, khususnya kendaraan penumpang pribadi, tidak dapat dijadikan representasi langsung kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Pasarnya mencakup kendaraan murah, kendaraan komersial, kendaraan operasional usaha, hingga kendaraan pribadi dengan harga tinggi.
Karena itu, pertumbuhan penjualan mobil tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kelompok masyarakat bawah sedang mengalami perbaikan kesejahteraan.
Sebaliknya, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai salah satu indikasi adanya pemulihan ekonomi yang tidak merata atau K-shaped recovery.
Ekonomi kita sedang terbelah. Di lini atas huruf K, kelompok kaya dan kelompok yang memiliki kapasitas finansial tetap mampu melakukan konsumsi barang tahan lama, termasuk kendaraan baru seperti mobil listrik (EV) dan varian hybrid
Sementara di lini bawah huruf K, kelas menengah dan masyarakat bawah sedang babak belur menghadapi tekanan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan terkurasnya kemampuan menabung untuk kebutuhan pokok.
Menggunakan pertumbuhan konsumsi kelompok yang mampu membeli mobil sebagai indikator kesejahteraan kelompok bawah adalah bentuk pengabaian realitas yang nyata.
Mobil yang terjual memang fakta. Tetapi menjadikan fakta tersebut sebagai gambaran kesejahteraan seluruh rakyat adalah persoalan lain.
Antitesis Sektor Properti: Tragedi Rumah Rakyat Tipe Kecil
Jika klaim kemakmuran Hasan Nasbi dibenturkan dengan kondisi sektor ekonomi yang lebih fundamental, maka sektor properti menjadi hantaman telak berikutnya.
Berbeda dengan industri otomotif yang dapat dipengaruhi oleh promosi, program penjualan, dan momentum pameran, sektor properti mencerminkan keputusan finansial jangka panjang dan kemampuan masyarakat mengakses pembiayaan.
Data dari Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia membongkar persoalan tersebut secara telanjang.
Pada Triwulan I 2026, penjualan properti residensial di pasar primer terkontraksi 25,67 persen secara tahunan (year-on-year). Penurunan terdalam justru disumbang oleh rumah tipe kecil yang ambles hingga 45,59 persen.
Kontraksi tersebut memang tidak terjadi secara merata. Penjualan rumah tipe menengah justru tumbuh 8,28 persen, sedangkan tipe besar turun 8,03 persen. Tetapi tekanan paling berat jelas terjadi pada rumah tipe kecil.
Rumah tipe kecil merupakan segmen hunian yang sangat penting bagi masyarakat yang sedang berupaya memasuki pasar kepemilikan rumah. Ketika penjualan rumah tipe kecil anjlok hampir 50 persen, artinya ada tekanan serius terhadap kemampuan masyarakat mengakses hunian.
Di satu sisi pemerintah membanggakan pertumbuhan penjualan mobil. Di sisi lain, penjualan rumah tipe kecil, yang jauh lebih fundamental bagi pembentukan aset rumah tangga, justru jatuh hampir separuh.
Ketika penjualan rumah primer ini hancur, kita tidak sedang berhadapan dengan sekadar angka statistik. Kita sedang melihat tekanan terhadap kemampuan masyarakat membangun aset dan memiliki tempat tinggal.
Jepitan Suku Bunga KPR dan Sifat Pramagtis Kaum Pengontrak
Mayoritas pembelian rumah menggunakan pembiayaan KPR. Data Bank Indonesia menunjukkan sekitar 69,87 persen pembelian rumah primer menggunakan fasilitas KPR.
Di sinilah stagnasi itu dikunci oleh persoalan pembiayaan. Kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang mempertimbangkan stabilitas nilai tukar memiliki pengaruh terhadap kondisi pembiayaan perbankan dan pada akhirnya ikut memengaruhi biaya kredit, termasuk kredit perumahan.
Ketika cicilan bulanan dirasa tidak lagi rasional dengan pendapatan bulanan masyarakat, terjadilah penundaan dalam memiliki aset properti.
Masyarakat akhirnya dihadapkan pada pilihan yang semakin pragmatis: membeli rumah dengan beban utang jangka panjang atau menyewa untuk mempertahankan ruang gerak keuangan.
Data pasar menunjukkan adanya pergeseran perhatian tersebut. Proporsi pencarian properti sewa berdasarkan data Pinhome meningkat dari 23 persen pada semester I 2025 menjadi 27 persen pada semester II 2025.
Angka tersebut memang bukan bukti bahwa seluruh masyarakat Indonesia telah berubah menjadi kaum pengontrak.
Tetapi peningkatan pencarian properti sewa menunjukkan bahwa pilihan menyewa semakin mendapat perhatian ketika kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau.
Publik dipaksa beradaptasi dengan keadaan. Menyewa menjadi pilihan yang lebih realistis bagi sebagian masyarakat daripada mengikatkan diri pada utang jangka panjang ketika kemampuan membayar cicilan semakin terbatas.
Kesimpulan: Komunikasi Politik yang Menipu
Pada akhirnya, stagnasi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di akar rumput bukanlah ilusi, melainkan realitas yang tidak bisa dihapus hanya dengan satu angka pertumbuhan.
Sebaliknya, kemakmuran ekonomi yang dipamerkan melalui data otomotif GAIKINDO menjadi ilusi ketika satu indikator pertumbuhan digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi seluruh masyarakat.
Pemerintah boleh saja membanggakan pertumbuhan industri mobil sebesar 33 persen.
Namun, angka itu rontok ketika dihadapkan pada data Bank Indonesia yang mencatat penjualan properti residensial pasar primer pada Triwulan I 2026 turun 25,67 persen dan penjualan rumah tipe kecil justru anjlok 45,59 persen.
Mobil adalah barang yang hanya dapat dibeli oleh masyarakat dengan kapasitas finansial tertentu, sementara rumah merupakan aset fundamental yang menjadi tujuan ekonomi sebagian besar keluarga.
Karena itu, menggunakan pertumbuhan penjualan mobil sebagai cermin tunggal daya beli seluruh rakyat adalah penyederhanaan yang menyesatkan.
Inilah cherry-picking data: memilih angka yang bersinar, lalu mengabaikan angka yang membakar.
Memanipulasi narasi ekonomi dengan cara memilah data yang menguntungkan ego sektoral pemerintah hanya akan memperlebar ketidakpercayaan publik (public distrust).
Sebab, seindah apa pun angka persentase yang dipamerkan di atas podium Jakarta, ia tidak akan pernah bisa mengenyangkan perut rakyat, apalagi menyediakan atap bagi mereka yang sedang mengalami stagnasi di lapangan.
Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar berapa banyak mobil yang dikirim dari pabrik ke diler.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: pertumbuhan itu tumbuh untuk siapa? (***)
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
