RUZKA INDONESIA — Situasi politik dan keamanan global yang kian dinamis saat ini menuntut kesiapan ekstra dari seluruh negara, termasuk Indonesia.
Konflik antarnegara yang terus menghangat, ketegangan di sejumlah rute perdagangan laut strategis, hingga kebijakan negara-negara produsen yang mulai membatasi ekspor komoditas mereka, kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas pasokan pangan domestik.
Merespons tantangan global tersebut, Koordinator Rumah Tani, Egi Hendrawan, menegaskan bahwa visi dan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sekadar program pembangunan sektoral biasa, melainkan sebuah instrumen pertahanan nasional yang mutlak diperlukan untuk melindungi seluruh rakyat.
“Saat dunia bergejolak, negara yang pasokan pangannya bergantung pada impor akan menjadi yang pertama mengalami guncangan. Pangan telah menjelma menjadi senjata geopolitik baru. Oleh karena itu, langkah Presiden Prabowo yang fokus pada swasembada pangan adalah keputusan strategis yang sangat tepat demi menyelamatkan kedaulatan bangsa,” ujar Egi Hendrawan dalam keterangan tertulisnya di Banten, Selasa (23/06/2026).
Menghubungkan Geopolitik Global ke Pematang Sawah
Menurut Egi, situasi dunia saat ini memaksa Indonesia untuk mempercepat kemandirian di sektor agraria. Jika jalur logistik laut internasional terganggu akibat eskalasi konflik, maka distribusi bahan pangan hingga komponen pendukung pertanian seperti bahan baku pupuk ke dalam negeri bisa terhambat secara mendadak.
Guna mengantisipasi dampak buruk tersebut, Rumah Tani menilai terdapat beberapa program kunci di era pemerintahan Presiden Prabowo yang didesain secara taktis untuk menyentuh langsung kepentingan rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi di akar rumput.
Pertama, keberadaan Program Makan Bergizi Gratis yang diarahkan sebagai penggerak utama ekonomi pedesaan. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar program pemenuhan nutrisi, melainkan instrumen untuk menciptakan pasar pasti bagi para petani, peternak, dan nelayan lokal.
Dengan menyerap bahan baku langsung dari hasil bumi di sekitar wilayah satuan pendidikan, roda ekonomi masyarakat desa akan berputar secara masif dan mandiri.
Kedua, langkah modernisasi pertanian dan perbaikan infrastruktur pengairan yang digenjot secara nasional. Menghadapi anomali cuaca akibat perubahan iklim, pola pertanian tradisional harus mulai ditingkatkan melalui mekanisasi modern dan penataan sistem irigasi yang andal.
Langkah ini krusial untuk memastikan stabilitas hasil panen di berbagai musim, sekaligus memitigasi risiko gagal panen akibat kekeringan ataupun curah hujan ekstrem.
Catatan Kritis dan Kolaborasi Multipihak
Sebagai organisasi yang bergerak bersama komunitas petani di lapangan, Rumah Tani juga memberikan rekomendasi strategis agar implementasi visi besar kepala negara ini tidak terhambat oleh kendala birokrasi di tingkat teknis.
Egi menambahkan bahwa kunci keberhasilan seluruh program ini bersandar pada akurasi data dan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Kementerian terkait diharapkan segera menuntaskan sinkronisasi data lahan baku sawah serta data penerima bantuan secara transparan.
Pemerintah juga diimbau untuk konsisten melibatkan koperasi desa nantinya agar ruang perputaran ekonomi ini tidak didominasi oleh korporasi besar maupun pihak importir.
Rumah Tani meyakini, melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah dan penggerak sektor pertanian di daerah, Indonesia tidak hanya akan aman dari ancaman krisis global, namun juga memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi lumbung pangan yang disegani.
“Menjaga pangan adalah bagian dari menjaga kedaulatan negara. Dari setiap jengkal tanah subur dan tetesan keringat para petani di sawah, masa depan serta keselamatan bangsa ini dipertaruhkan,” pungkas Egi. (***)
Jurnalis: EH
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar