RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor belakangan ini, khususnya industri media massa, mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A.
Ia menyatakan keprihatiannya dan menilai kondisi ini bukan hanya soal ketenagakerjaan, melainkan ancaman nyata bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
“Ketika pekerja media kehilangan ruang dan kesempatan, sesungguhnya ini alarm bagi demokrasi kita. Ketika media tumbang, ruang publik kehilangan suara yang independent, maka yang terancam bukan hanya kehidupan mereka, tapi juga hak masyarakat atas informasi yang objektif dan berkualitas,” ujar Senator asal Yogyakarta dalam keterangan yang diterima, Ahad (04/05/2025).
Baca juga: World Press Freedom Day Diperingati Setiap 3 Mei, Tema Tahun ini Dampak AI Terhadap Pers dan Media
Menurut Anggota Komite II DPD RI tersebut, dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dan dinamika digital yang terus bergerak cepat, industri media memang menghadapi tantangan berat. Namun demikian, pemerintah harus memahami bahwa media bukan sekadar unit bisnis biasa.
“Media ini pilar demokrasi. Kalau sektor ini terpuruk, demokrasi pun bisa pincang. Ekonomi kita memang belum membaik, tapi demokrasi jangan menjadi korban. Maka menurut kami, harus ada sikap dari Pemerintah untuk bertanggung jawab,” tegas Gus Hilmy.
Pria yang juga Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut (PBNU) mengingatkan, selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang informasi publik tetap sehat dan berimbang. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus untuk menjaga keberlanjutan media.
“Mereka butuh perlindungan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan sosial. Negara dan masyarakat wajib hadir di tengah situasi sulit ini dan menyiapkan skema stimulus khusus, seperti keringanan pajak, insentif iklan layanan masyarakat, atau program pendampingan digitalisasi media kecil-menengah agar bisa bersaing di era platform digital global," jelas Gus Hilmy.
Anggota MUI Pusat tersebut juga mengajak para pelaku media untuk tidak sepenuhnya bergantung pada iklan, melainkan menggali peluang-peluang usaha serta memperbanyak kolaborasi.
“Media harus mulai membangun diversifikasi usaha, berkolaborasi dengan berbagai komunitas, kampus, pesantren, bahkan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem konten yang edukatif dan produktif,” terang Gus Hilmy.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari Tak Sungkan Terjun Langsung Bersihkan Kali Laya
Gus Hilmy juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi media di tahun-tahun politik. Media harus tetap menjadi ruang penyampai informasi yang jujur, bukan sekadar corong kekuasaan atau alat propaganda.
“Kami mendorong pers hari ini untuk lebih berdaya, lebih mencerdaskan. Pers jangan hanya menjadi tukang stempel, dan tidak memberi peluang bagi lahirnya pikiran-pikiran yang berbeda dengan mainstream. Misalnya, pers semestinya punya keberanian terhadap isu-isu macam UU TNI, pembukaan lahan baru untuk food estate maupun soal Danantara. Ini akan dapat menumbuhkan apresiasi bagi para pelaku media dari masyarakat,” pungkas Gus Hilmy. (***)
Komentar