RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mendukung rencana Pemerintah memberikan modal kepada UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini sesuai dengan salah satu tujuan program MBG yaitu menciptakan ekosistem usaha baru yang mendukung kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.
“Saya mengapresiasi rencana Pemerintah memberikan modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG. Program MBG merupakan peluang besar bagi UMKM untuk tidak hanya berkembang, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan langkah strategis yang terkoordinasi antara pemerintah dan pelaku UMKM, saya yakin UMKM di berbagai daerah bisa menjadi penggerak utama program MBG ini,” ujar Fahira Idris kepada RUZKA INDONESIA, Senin (27/01/2025).
Menurut Senator Jakarta yang juga pemerhati UMKM ini, sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, UMKM memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi program MBG. Saat ini, berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, di mana hampir separuhnya adalah perempuan.
Dukungan permodalan dari Pemerintah akan menjadikan UMKM terutama yang dikelola perempuan akan berkembang dan berkontribusi optimal dalam program MBG ini.
Agar UMKM benar-benar bisa menjadi penggerak utama program MBG, selain kemudahan akses pendanaan, pemerintah terutama dinas terkait UMKM di daerah-daerah, perlu memberikan pendampingan dan pelatihan intensif kepada UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil. Inisiatif ini penting untuk memastikan UMKM memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk mendukung keberhasilan program MBG.
Pendampingan dan pelatihan ini harus dirancang secara holistik, mencakup berbagai aspek krusial seperti peningkatan standar kualitas bahan makanan dan pengelolaan bisnis yang efisien.
Fahira Idris mencontohkan, pada aspek standar kualitas bahan makanan, pelatihan harus mencakup edukasi tentang pentingnya pemilihan bahan yang segar, lokal, dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.
Pemerintah dan dinas terkait juga perlu bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan bahwa UMKM memahami dan mampu mematuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
“Jika UMKM berhasil menjadi penggerak utama program MBG, dampaknya akan sangat luas. Pertama, akan tercipta lapangan kerja baru di sektor kuliner dan katering. Kedua, pendapatan petani dan peternak lokal sebagai pemasok bahan mentah juga meningkat karena adanya permintaan yang konsisten. Ketiga, UMKM ikut berkontribusi menghasilkan generasi yang lebih produktif, mendukung visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Fahira Idris. (***)
Komentar