RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Fraksi PDI Perjuangan merupakan satu-satunya fraksi yang berada di luar pemerintahan. Sementara fraksi lain semuanya berada di dalam pemerintahan.

Legislator Utut Adianto dari PDI Perjuangan yang memimpin pembahasan RUU TNI di DPR RI awalnya diharapkan dapat menjadi penyeimbang atas dominasi partai pendukung pemerintah.

"PDIP diharapkan dapat menyuarakan kepentingan masyarakat yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah dalam pembahasan RUU TNI. Kehadiran Utut Adianto sebagai pimpinan rapat seharusnya dapat menyalurkan kepentingan masyarakat sehingga kepentingannya terakomodir dalam RUU TNI," ungkap M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Rabu (19/02/2025) petang.

Namun hal itu justru tidak terlihat. Utut Adianto justru terkesan membela kepentingan pemerintah.

"Hal itu mengindikasikan PDIP dalam pembahasan RUU TNI justru terkesan sebagai bagian dari unsur pemerintah. PDIP sepenuhnya mendukung kepentingan pemerintah," lanjut Jamil.

Dalam situasi demikian, jelas Jamil, PDIP sudah tidak lagi menjalankan sebagai partai opisisi. PDIP tidak lagi menjadi perpanjangan tangan rakyat.

Menurut Jamil, sebagai negara demokrasi, tentu terasa aneh bila tidak ada partai oposisi. Sebab, tak lazim negara demokrasi tanpa partai oposisi.

Tanpa oposisi, Indonesia tentu akan kehilangan makna demokrasi. Tidak akan ada lagi kontrol dari partai politik terhadap pemerintah.

Padahal, negara tanpa partai oposisi umumnya terjadi di negara sistem otoriter. Hal itu layaknya seperti Indonesia di era Orla dan Orba.

"Jadi, demokrasi di Indonesia tentu dalam bahaya. Karena itu, semua kekuatan sipil harus bersatu untuk tetap menghidupkan kontrol terhadap pemerintah," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

"Kekuatan sipil harus bersatu menggantikan peran PDIP yang mandul. Peran itu diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi di tanah air," pungkas Jamil. (***)