RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, untuk membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

"Kami bertemu dengan Pak Menteri PU bahas koordinasi terkait penyelenggaraan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, menindaklanjuti arahan bapak presiden," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya seperti dikutip sejumlah media, Jumat (7/3/2025).

Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian PU bakal membentuk tim dan membuat rancangan desain awal untuk pembangunan sekolah rakyat dengan konsep asrama atau boarding school tersebut.

Sekolah Rakyat rencananya mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Sekolah ini gratis bagi para pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Diketahui, Sekolah Rakyat nantinya menjadi tempat bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masih berada di bawah asuhan orangtua untuk mendapatkan pembinaan. Pemerintah mengeklaim bahwa program ini adalah upaya konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Adapun penanggung jawab program Sekolah Rakyat adalah Kementerian Sosial (Kemensos) yang dipimpin oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Kementerian PU merupakan salah satu anggota Satgas Percepatan Sekolah Rakyat dalam rangka persiapan. Satgas Percepatan Sekolah Rakyat terdiri Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas,Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selain itu, ada pula Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi untuk mewujudkan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat direncanakan memiliki kurikulum khusus yang nantinya akan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kurikulum yang diterapkan juga akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penambahan materi khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka.

Sekolah Rakyat pertama rencananya akan dibuka di Kota Bekasi, Jawa Barat tahun ini. Sekolah Rakyat di Kota Bekasi tersebut direncanakan digunakan untuk tingkat SMA dan menempati aset milik Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial sebelumnya mempertimbangkan bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono sudah meninjau langsung fasilitas yang akan digunakan sebagai sarana pendukung program tersebut. ***