RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga menyoroti pemblokiran anggaran Ibu Kota Negara (IKN) yang tampaknya merupakan hal wajar dan logis.

Menurut Jamil, hal itu wajar karena IKN bukanlah prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, soal IKN tidak termasuk program unggulan Prabowo.

Logis karena Prabowo harus menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulannya. Karena itu, logis kalau yang bukan program unggulan anggarannya dipangkas.

"Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir. Sebab rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan," jelas Jamil, Sabtu (08/02/2025) pagi.

Jamil menambahkan, rakyat hanya menuntut Prabowo sesuai janjinya saat kampanye. Pembangunan IKN tidak termasuk janji Prabowo. Karena itu, Prabowo tak akan merasa bersalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN.

"Jadi, IKN mangkrak atau tidak bukan tanggung jawab Prabowo. Rakyat justru akan marah pada Prabowo bila ia membangun IKN tapi janjinya justru tidak diwujudkannya," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Karena itu, lanjut Jamil, Prabowo harus menggunakan anggaran untuk memenuhi janjinya. Janji itu hutang, dan akan terus ditagih rakyat.

Jamil juga melihat bahwa Prabowo boleh saja mengabaikan ambisi Joko Widodo terkait IKN. Prabowo tak punya beban moral atau merasa bersalah bila abai terhadap IKN.

"Prabowo harus memilih, membangun IKN atau memenuhi janjinya kepada rakyat. Saya yakin, Prabowo akan memilih mewujudkan janjinya," imbuh Jamil.

Jokowi bisa jadi hanya tinggal masa lalu. Termasuk tentunya IKN, yang tak akan jelas rimbahnya.

"Biarkan Jokowi yang mempertanggungjawabkan IKN baik dunia maupun akhirat. IKN bukan urusan Prabowo, tapi urusan Jokowi," pungkasnya. (***)