RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Jelang penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar rapat evaluasi cakupan sembilan tatanan kota sehat bersama perangkat daerah (PD) dan stakeholder terkait di Aula Sapa Saba, Bappeda Kota Depok, Selasa (03/12/2024).

Terdapat beberapa perubahan sub indikator pada sembilan tatanan kota sehat yang harus diketahui oleh perangkat daerah.

"Pada penilaian 2025 harus sudah menyesuaikan dengan sub indikator yang baru, kita usahakan dari sekarang sudah mulai untuk sosialisasi terkait hal tersebut," ujar Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Yulia Oktavia.

Menurut Yulia, lewat pertemuan, setiap perangkat daerah harus menginput bukti dukung dokumen kegiatan atau program dari setiap tatanan kota sehat, minimal hingga triwulan ketiga tahun 2024.

Nantinya dokumen tersebut akan diperiksa oleh Bappeda untuk meminimalisir kemungkinan adanya perbaikan pada bukti dukung yang perlu dievaluasi.

"Kalau tidak ada halangan, kemungkinan di Februari nanti seluruh dokumen harus sudah masuk, dan kita laporkan ke provinsi. Jadi target kita di akhir Januari semuanya sudah harus diupload," terang Yulia.

Dia berharap, dari program ini tidak hanya untuk mendapatkan penghargaan, tetapi harus benar-benar sesuai dengan visi dan misi Kota Depok untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.

"Dengan ini juga kita bisa menguatkan lagi kolaborasi, karena anggaran Kota Sehat itu kan sudah sampai di Pokja Kelurahan Sehat," ungkapnya. (***)