RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Hitung cepat Pilkada 2024 membuktikan bahwa perlawanan rakyat yang kritis dan beroposisi semakin menguat. Dengan demikian, kelompok masyarakat sipil dapat menjadikan ini sebagai pelajaran berharga.

Elit politik ke depan juga harus lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Selain itu, hasil tersebut merupakan modal politik dalam upaya membangun oposisi yang ideal dengan tujuan mengoreksi kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Pilkada Jakarta 2024, terdapat dua indikator penghukuman warga terhadap elit politik melalui pembangkangan elektoral . Pertama, partisipasi warga yang semakin rendah bila diukur dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seharusnya menggunakan hak pilihnya.

Kedua, tingginya angka protest voting melalui Gerakan Coblos Semua yang dihitung dari jumlah surat suara yang tidak sah, yakni 8,6%.

John Muhhamad, Koinisiator Gerakan Politik Salam 4 Jari, menyatakan bahwa telah terjadi penurunan partisipasi publik yang sangat signifikan, dari 70% (2017) menjadi hanya 58% (2024). Artinya, jumlah DPT yang tidak menggunakan hak suaranya (Golput) sebesar 42% atau 3.449,882.

“Rakyat kritis sebenarnya sedang mengeluh karena pasangan calon (paslon) yang tersedia tidak menarik, tidak sesuai dengan aspirasi warga, dan secara proses Pilkada ini sejak awal sudah terindikasi akal-akalan,” jelas John di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan pantauan tim Salam 4 Jari di lapangan saat waktu pencoblosan dan data yang diperoleh (99,78% rekapitulasi C1 KPUD), menunjukkan angka partisipasi publik sebesar 4.764.125 (58%) dari total DPT 8.214.007. Sementara itu, jumlah suara Gerakan Coblos Semua sebanyak 412.324 atau 8,6% dari jumlah DPT.

“Angka Gerakan Coblos Semua ini hanya terpaut sedikit lebih rendah dari suara yang diperoleh paslon 02 Dharma-Kun sebanyak 458.147,” ujarnya.

Lebih lanjut John memaparkan, jika dijumlahkan, Golput dan Gerakan Coblos Semua mencapai 3.862.206 suara atau sebesar 50,6% dari total DPT.

“Besarnya jumlah angka Golput dan Gerakan Coblos Semua menunjukkan jauh lebih besar daripada angka yang diperoleh paslon 03 Pram-Rano (2.178.762 suara). Ini menunjukan bahwa warga Jakarta yang merupakan pemilih rasional sudah apatis terhadap calon yang diusung elit politik,” katanya.

Kemenangan Kotak Kosong

Berdasarkan hasil hitung cepat pada 27 November 2024, perlawanan warga terhadap hegemoni elit politik juga terjadi di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemenangan kotak kosong (blank vote) di dua daerah tersebut merupakan bentuk protes warga atas ketidaksepakatannya terhadap calon tunggal tanpa memperhatikan aspirasi warga.

Di kota Pangkalpinang, kotak kosong meraih kemenangan mencapai 55,9% dari total 87.081 suara pemilih dengan partisipasi publik yang rendah, hanya sebesar 53% dari total DPT (164.330). Kemenangan kotak kosong ini diraih di 70% TPS dari total 311 TPS.

Di Kabupaten Bangka, kemenangan kotak kosong sebesar 56% dengan partisipasi pemilih hanya 40% dari total DPT (237.930). Kotak kosong menang hampir di semua TPS dari total 455 TPS.

“Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi publik secara umum di Pilkada 2024 yang ditunjukkan pada Pilkada Jakarta, dan sejumlah Pilkada dengan paslon tunggal. Sikap masyarakat yang apatis ini juga dapat dilihat sebagai bentuk protes atau pembangkangan elektoral,” tutup John. ***