RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Mencegah potensi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok memetakan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pilkada serentak 2024 akan berlangsung pada Rabu 27 November 2024. Di Kota Depok, ada 2 calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok yang akan bertarung yakni Imam Budi Hartono (Imam-Ririn) dan Supian Suri-Chandra Rahmansyah (SS-Chandra).

Adapun pemetaan pelanggaran Pilkada di Kota Depok akan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat proses pemungutan suara.

Hasilnya, Bawaslu Kota Depok mengidentifikasi 12 indikator kerawanan yang tersebar di 2.763 TPS di Kota Depok.

Pemetaan ini dilakukan selama 6 hari, dari 10 hingga 15 November 2024, dengan melibatkan 63 kelurahan di seluruh Depok.

Delapan variabel utama menjadi dasar pemetaan, termasuk penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), netralitas penyelenggara, distribusi logistik, lokasi TPS, serta ketersediaan jaringan listrik dan internet.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Depok, Andriansyah, menjelaskan bahwa temuan dari pemetaan ini mencerminkan berbagai kerawanan yang harus diantisipasi secara serius.

"Kami mencatat beberapa indikator yang paling sering terjadi, seperti keberadaan pemilih disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih pindahan, hingga lokasi TPS yang berdekatan dengan rumah pasangan calon atau posko tim kampanye," ungkapnya dalam keterangan yang diterima, Ahad (24/11/2024).

Dari hasil pemetaan, terdapat 4 indikator yang paling sering terjadi, salah satunya adalah keberadaan pemilih disabilitas dalam DPT di 722 TPS.

Selain itu, ditemukan 677 TPS yang memiliki Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan 121 TPS yang masih mencatat pemilih dalam DPT meski sudah tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia atau beralih status menjadi anggota TNI/Polri.

Hal lain yang mencolok adalah 73 TPS yang berlokasi dekat rumah pasangan calon atau posko tim kampanye.

Kemudian, Bawaslu Kota Depok juga mengidentifikasi kerawanan yang cukup sering terjadi, seperti keberadaan 32 TPS di dekat pabrik atau wilayah kerja, 16 TPS di daerah rawan bencana seperti banjir, serta 11 TPS yang berlokasi dekat lembaga pendidikan.

Meskipun jarang, ada beberapa kerawanan yang tetap membutuhkan perhatian, contohnya adalah TPS yang berlokasi di daerah sulit dijangkau akibat geografis atau cuaca, TPS yang kekurangan atau bahkan tidak memiliki logistik, hingga TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara ulang (PSU) atau penghitungan suara ulang (PSSU).

Untuk mencegah potensi gangguan tersebut, Bawaslu Kota Depok telah menyiapkan berbagai langkah strategis, salah satunya adalah melakukan patroli pengawasan di TPS-TPS yang teridentifikasi rawan.

Selain itu, Bawaslu Kota Depok akan terus berkoordinasi dengan KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar.

Sosialisasi dan pendidikan politik juga menjadi fokus utama Bawaslu, masyarakat diimbau untuk lebih sadar akan pentingnya Pilkada yang jujur dan adil, serta aktif berpartisipasi dalam pengawasan.

"Bawaslu juga membuka posko pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online, untuk mempermudah pelaporan masalah yang terjadi di TPS," jelasnya.

Kemudian, pengawasan langsung akan dilakukan untuk memastikan logistik Pilkada, seperti surat suara dan kotak suara, tersedia tepat waktu dan dalam kondisi baik.

Selain itu, Bawaslu Kota Depok akan memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memprioritaskan hak kelompok rentan seperti disabilitas.

Berdasarkan hasil pemetaan, Bawaslu Kota Depok merekomendasikan kepada KPU Kota Depok untuk mengambil langkah proaktif, mencakup koordinasi intensif dengan jajaran pengawas pemilu, distribusi logistik secara tepat dan efisien.

Serta antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan seperti gangguan keamanan, kampanye pada hari pemungutan suara, dan keterlambatan distribusi logistik

"Kami ingin memastikan bahwa setiap suara rakyat tersalurkan dengan baik tanpa ada intimidasi, gangguan, atau pelanggaran lainnya. Dengan kerja sama yang kuat antara seluruh pihak, kami optimis Pilkada 2024 di Kota Depok dapat berjalan dengan demokratis dan damai," tambahnya.

Lebih lanjut, Bawaslu Kota Depok juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, pemantau pemilu, dan media, untuk aktif berkontribusi dalam menjaga integritas Pilkada.

"Dengan semangat kebersamaan, Pilkada 2024 diharapkan menjadi momentum demokrasi yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat," pungkas Andriansyah. (***)