ruzka.republika.co.id--Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( DPP PDIP) melakukan konsultasi dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta, Kamis (19/01/2023).

Tiga pimpinan PDIP Hasto Kristiyanto (Sekjen), Yasonna Laoly (Ketua dan Menkumham) dan Ahmad Basarah (Ketua) diterima Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, beserta anggota Dewan Pers lainnya.

Ketiga pimpinan PDIP Pusat mempersoalkan pemberitaan berkaitan dengan acara ulang tahun ke-50 PDIP di Jakarta pada 10 Januari lalu.

"Kami berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers. Ketiga media itu Kompas.com, Media Indonesia, dan Metro TV. Kami akan kaji dan melakukan prosedur pengaduan sesuai mekanisme yang ada,” ujar Ketua DPP PDIP yang juga Menkumham, Yasonna Laoly.

Menurut Yasonna, kepemilikan media oleh aktivis partai bisa berkelindan dan disalahgunakan untuk menyerang atau memanfaatkan kepentingan kelompok tertentu. Hal itu dianggapnya tidak fair atau adil. "Mestinya, media dimanfaatkan untuk kepentingan umum," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Yasonna juga menyarankan agar Dewan Pers membuat ketentuan supaya pers juga menjunjung tinggi etika dalam pemberitaan sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

"Derajat etika dianggapnya lebih tinggi dari peraturan. Apalagi, saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pilkada serentak dan pemilu 2024 sehingga arah pemberitaan bisa saja digunakan untuk melakukan dukungan politik," terangnya.

Sekjen DPP PDI, Hasto Kristiyanto juga mengingatkan supaya pers tidak digunakan untuk kepentingan politik elektoral dengan menyudutkan kelompok lain.

“Pers harus digunakan untuk kepentingan membangun peradaban bangsa. PDIP berkomitmen untuk membangun pers yang profesional. Kami juga tidak ingin mengelola media sendiri,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mempersilakan PDIP untuk melaporkan media yang dalam pemberitaannya dianggap merugikan. Dewan Pers telah berupaya untuk menjaga pers nasional agar independen, menjaga standar kualitas, dan terlepas dari campur tangan atau intervensi pihak luar.

“Dewan Pers akan menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun jika ternyata sengketa itu merupakan persoalan pidana, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke kepolisian. Sudah ada perjanjian kerja sama tentang hal ini dengan kepolisian. Semua pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, memiliki hak jawab dan hak koreksi. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 11 dan 12 dalam UU Pers," tuturnya.

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, menegaskan Dewan Pers senantiasa menyerukan supaya jurnalis yang aktif berpolitik (menjadi tim sukses, caleg, calon kepala/wakil kepala daerah, serta capres/cawapres) harus nonaktif atau mundur sebagai wartawan. Dewan Pers juga akan membentuk satgas untuk menangani sengketa pemberitaan pemilu agar bisa terselesaikan dengan cepat.

"Dewan Pers terbuka untuk siapa saja tanpa menganggap istimewa pihak tertentu. Dewan Pers akan memproses setiap pengaduan yang masuk," tegasnya.

Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, menambahkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman utama jurnalis. “Pers memang harus independen dan Dewan Pers berkepentingan untuk menjaga independensi serta kemerdekaan pers, termasuk dari upaya pemberedelan,” tukasnya. (Rusdy Nurdiansyah)