RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Ketua Komite III DPD RI, Dr Filep Wamafma, menyoroti mundurnya sejumlah mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat keterlambatan pembayaran dari pemerintah.
Filep mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran agar program ini tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap BGN segera memperbaiki teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk pembayaran kepada mitra. Ini penting agar para mitra tidak kehilangan semangat untuk mendukung kesuksesan program MBG, sementara pemerintah melakukan perbaikan yang diperlukan,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima, Jumat (31/01/2025).
Sebagai Senator Papua Barat, Filep menekankan pentingnya perencanaan yang lebih presisi, detail, dan menyeluruh oleh BGN.
Ia juga menegaskan bahwa DPD RI siap mengawal pelaksanaan program ini hingga ke tingkat daerah.
“Program MBG memiliki potensi besar untuk menciptakan efek berganda. Kehadiran mitra MBG dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang melibatkan masyarakat secara langsung. Tinggal bagaimana BGN menyelesaikan tantangan teknis di lapangan,” jelas Filep.
Menanggapi persoalan ini, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengganti sistem pembayaran kepada mitra mulai Februari 2025.
Metode pembayaran yang semula menggunakan sistem reimburse akan diubah menjadi sistem lumpsum. Namun, mekanisme detailnya masih dalam pembahasan di internal BGN.
“Program ini baru berjalan, dan memang masih banyak kendala di lapangan. Kami akan terus mengawasi pelaksanaannya. BGN harus siap melakukan evaluasi berkala,” terang Filep.
Dengan langkah evaluasi ini, diharapkan Program MBG dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan mitra. (***)
Reporter: Bambang Ipung Priambodo
Komentar