RUZKA INDONESIA — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, H. Ateng Sutisna, meminta pemerintah pusat untuk tidak tergesa-gesa dalam mengeksekusi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Tampomas, Sumedang, Jawa Barat (Jabar)
Ateng menilai pemerintah seharusnya mengedepankan pendekatan sosial ketimbang sekadar mengejar target tender.
“Sangat disayangkan mungkin pemerintah pusat terlalu tergesa-gesa, tidak secara arif harusnya yang diajak bicara dulu masyarakat,” ujar Ateng dalam sebuah sesi wawancara usai melakukan safari Ramadhan di Majalengka, Selasa (24/2/2026).
Trauma Penolakan 2016
Ateng mengungkapkan bahwa berdasarkan temuannya di lapangan dua pekan lalu, warga di lingkar Gunung Tampomas masih menunjukkan sikap penolakan yang kuat. Hal ini disebutnya sebagai dampak dari rencana serupa pada 2016 yang hingga kini menyisakan resistensi di tengah masyarakat.
Legislator dari daerah pemilihan Sumedang, Majalengka, dan Subang (SMS) ini mengingatkan bahwa proses tender yang saat ini sedang berjalan tidak akan efektif jika investor pemenang nantinya tidak mampu merangkul warga setempat.
Menurutnya, penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan sosialisasi harus dilakukan secara transparan.
Potret Ironi di Gunung Salak
Sikap kritis Ateng bukan tanpa alasan. Ia membeberkan sejumlah fakta ironis dari proyek geotermal yang sudah beroperasi puluhan tahun di lokasi lain, seperti di Gunung Salak, Dieng, dan Darajat.
Di Gunung Salak misalnya, ia menemukan masih ada dua kampung yang belum teraliri listrik meski berada di sekitar pembangkit panas bumi.
“Padahal geotermal itu ditujukan untuk pembangkit listrik, tapi masyarakat setempatnya belum mendapatkan listrik. Itulah potret kehadiran investor geotermal padahal sudah puluhan tahun di situ,” tegasnya.
Selain masalah akses energi, Ateng juga mencatat sejumlah keluhan warga terkait dampak lingkungan, antara lain:
. Munculnya bau belerang yang menyengat.
. Polusi suara atau kebisingan dari aktivitas pembangkit.
.Berkurangnya pasokan air bersih hingga kekhawatiran akan bencana longsor.
.Dukungan Swasembada Energi dengan Syarat
Meski melontarkan kritik tajam, Ateng menegaskan bahwa dirinya secara prinsip mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan energi nasional.
Namun, ia memberikan syarat mutlak: proyek tersebut harus membawa manfaat nyata bagi rakyat sekitar, bukan sekadar tertuang di atas kertas melalui skema bonus produksi atau CSR.
“Yakin kalau masyarakat itu kalau manfaatnya ada, pasti mendukung,” pungkasnya. Ateng mengimbau pemerintah dan calon investor untuk melibatkan tokoh masyarakat dan kader lokal sejak awal guna meminimalisir penolakan di wilayah potensial lain, termasuk di kawasan Gunung Ciremai. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdianayah69@gmail.com
Komentar