RUZKA INDONESIA – Dalam acara Tasyakuran ke-1 Danantara, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada jajarannya agar tidak memberikan laporan palsu atau laporan yang dibuat hanya untuk menyenangkan pimpinan.
Peringatan Prabowo tersebut mendapat sorotan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, peringatan keras Prabowo itu tentu layak diapresiasi.
“Laporan semacam itu sudah membudaya dan sering disebut laporan Asal Bapak Senang (ABS). Budaya ABS itu memang masih kental, termasuk di birokrasi. Bahkan petinggi negeri ini terkesan bangga dengan budaya ABS,” tutur Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Kamis (12/03/2026).
Seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditanya Presiden Prabowo mengenai listrik di Aceh. Saat itu, Bahlil menyebut listrik di Aceh pulih 93 persen pascabencana. Nyatanya, listrik di Aceh jauh dari yang dikatakan Bahlil.
Begitu juga terkait makanan bergizi gratis (MBG). Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Sidang Kabinet (15/12/25) melaporkan satu anak mendapatkan satu ekor lele utuh per porsi.
Bahkan Ketua BGN pernah mengatakan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memotong satu ekor sapi per hari untuk kebutuhan MBG.
“Jadi, kalau ada 19 ribu SPPG pada akhir tahun 2025, maka ada 19 ribu ekor sapi harus dipotong dalam sehari. Nyatanya lele dan sapi jarang dikonsumsi penerima MBG. Penerima MBG lebih sering memperoleh telor. Bahkan ada yang mempertanyakan gizi menu MBG yang diperoleh siswa,” lanjut mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Menurut Jamil, laporan semacam itu jelas membuat presiden tidak mendapat informasi yang sebenarnya. Laporan ABS dapat menyesatkan bagi pimpinan, termasuk bagi Prabowo sebagai presiden, sebab laporan ABS sudah pasti tidak sesuai realitas yang bila dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan dapat menyesatkan.
Agar presiden tidak lagi mendapatkan laporan ABS, Jamil melihat perlunya memperhatikan dua hal penting.
“Pertama, setiap laporan perlu dilakukan recheck kembali. Untuk ini, Presiden perlu melakukan pendekatan bottom-up, sehingga setiap laporan dapat dikonfirmasi melalui masukan dari pendekatan bottom-up,” ujarnya.
Pendekatan bottom-up dapat dilakukan melalui masukan dari gubernur, bupati/walikota, bahkan bisa melalui camat. Bisa juga dengan turun langsung ke masyarakat.
“Dua, Prabowo perlu membentuk tim khusus untuk mengklarifikasi setiap laporan. Tim ini dapat memantau berbagai isu di media konvensional dan media sosial. Dengan begitu, laporan yang diterima dapat dibandingkan dengan hasil pemantauan isu di media konvensional dan media sosial,” jelasnya.
Bila laporan yang diterima tidak sesuai dengan hasil pendekatan bottom-up dan hasil pemantauan isu, maka sebaiknya pembuat laporan dipecat. Dengan cara ini diharapkan akan muncul efek jera, termasuk upaya memberantas budaya ABS.
“Prabowo perlu tegas terhadap semua aparatur di bawahnya. Bila membuat laporan ABS bakal disanksi pemecatan. Dengan begitu, budaya ABS diharapkan dapat dikikis di era Prabowo memimpin Indonesia tercinta,” pungkas Jamil. (***)
Editor: M Jamiluddin Ritonga
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar