RUZKA INDONESIA – Ada rumor Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinetnya pada Februari 2026.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta melihat rumor itu diharapkan memang jadi kenyataan. Menurutnya, secara objektif beberapa menteri memang dinilai masyarakat kinerjanya rendah.
“Hal itu setidaknya tercermin dari beberapa hasil survei terakhir. Bahkan Center of Economic and Law Studied (CELIOS) pernah merilis delapan nama menteri dan dua kepala badan layak di-reshuffle karena dinilai memiliki minerja terburuk,” ungkap M Jamiluddin Ritonga kepada RUZKA INDONESIA, Ahad (25/01/2026).
Delapan menteri dan dua kepala badan itu adalah Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional), Natalius Pigai (Menteri Hak Asasi Manusia), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), Widiyanti Putri Wardhana (Menteri Pariwisata), Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan), Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), serta Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang).
“Ke-10 nama itu dinilai minus oleh CELIOS, dengan minus tertinggi diperoleh Bahlil (-151). Dari 10 nama ini, sebagian memang kerap disuarakan pengamat dan masyarakat untuk di-reshuffle. Karena itu, 10 nama itu kiranya memang layak dipertimbangkan untuk di-reshufflle,” imbuhnya.
Menurut Jamil, Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle idealnya mengacu pada kinerja, integritas, dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan atau hanya untuk pembagian kekuasaan.
“Kalau itu yang dijadikan acuan, seharusnya Prabowo tak takut me-reshuffle menteri yang juga ketua umum partai, seperti Bahlil dan Zulhas. Prabowo juga harus legowo me-reshuffle menteri yang satu partai dengannya, seperti Fadli Zon dan Budiman Sudjatmiko,” jelas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Kalau hal itu dilakukan Prabowo, barulah reshuffle akan dapat meningkatkan kinerja kabinetnya. Tapi bila tidak, reshuffle kabinet hanya tambal sulam yang tidak berdampak pada kinerja kabinet dalam mensejahterakan rakyat.
“Jadi, reshuffle kabinet seharusnya sudah menjadi keniscayaan yang pro rakyat. Rakyat menanti reshuffle yang membawa manfaat baginya, bukan manfaat bagi elite,” tandas Jamil. (***)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar