RUZKA INDONESIA; JAKARTA — Pemerintah menempatkan pengendalian harga komoditas pangan sebagai prioritas utama dalam menjaga inflasi nasional agar tetap stabil dan tidak menekan daya beli masyarakat. Langkah ini dinilai krusial, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut Tito, laju inflasi nasional hingga kini masih berada dalam kondisi relatif terkendali. Hal itu tidak lepas dari intensitas koordinasi yang dilakukan secara rutin antara pemerintah pusat dan daerah.
“Inflasi ini bisa terkendali karena kita melakukan rapat seperti ini setiap minggu. Semua daerah bekerja, semua kementerian juga bergerak,” ujar Tito.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Desember 2025 secara tahunan atau year on year (yoy) tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut mendekati 3 persen, namun masih berada di bawah batas maksimal inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 3,5 persen.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada. Pasalnya, jika inflasi menembus ambang batas tersebut, dampaknya akan paling terasa bagi masyarakat berpenghasilan harian. “Kenaikan harga beras, minyak, telur, daging, ikan—itu akan sangat terasa bagi mereka yang penghasilannya harian. Kesulitannya langsung dirasakan,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Tito juga menyinggung bahwa salah satu penyumbang inflasi terbesar secara tahunan saat ini berasal dari harga emas perhiasan yang dipengaruhi oleh dinamika pasar global. “Harga emas ini fenomena global. Hari ini sudah hampir mendekati Rp 3 juta per gram,” ujarnya.
Selain emas, kenaikan harga juga terjadi pada beberapa komponen lain seperti makanan dan minuman, sektor transportasi, serta perawatan pribadi. Peningkatan permintaan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru turut memberi tekanan pada laju inflasi.
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada besaran inflasi, tetapi juga pada tren pergerakannya. Dibandingkan November 2025 yang berada di level 2,72 persen, inflasi Desember 2025 tercatat mengalami kenaikan menjadi 2,92 persen. “Ini menunjukkan tren naik. Nah, di sinilah kita harus hati-hati,” katanya.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah memilih untuk memusatkan pengendalian inflasi pada sektor yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat, yakni komoditas pangan.
“Kalau emas perhiasan, itu mengikuti harga dunia dan sulit kita bendung. Karena itu, kita fokus ke faktor lain—yang paling utama makanan dan minuman, karena itu yang langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Tito.
(Puspen Kemendagri)
Editor: Endro Yuwanto
Komentar