RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok menggelar pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) dari lingkungan pemerintah maupun perusahaan swasta.
Pertemuan ini bertujuan membahas dan mengevaluasi implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di pemerintahan, perusahaan, dan fasilitas publik di Kota Depok.
“Kami melakukan penguatan kepada perwakilan stakeholder untuk menyediakan sarana publik yang responsif gender. Kami ingin semua layanan di Depok benar-benar responsif gender,” ujar Kepala DP3AP2KB Kota Depok, Nessi Annisa Handari dalam keterangan yang diterima, Jumat (22/08/2025).
Baca juga: Depok Percepat Sertifikasi Halal Usaha Mikro, Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat
Menurut Nessi, penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender merupakan amanat dan komitmen Pemkot Depok dalam mewujudkan visi “Bersama Depok Maju”, khususnya misi pertama yang memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara inklusif.
Adanya fasilitas publik yang responsif gender menjadi implementasi percepatan PUG di Kota Depok. Semua pihak dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dari pembangunan.
“Dengan begitu, tidak ada kelompok masyarakat yang termarjinalkan. Kita memperhatikan kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” jelas Nessi.
Baca juga: Disdik Depok Apresiasi Guru Inspiratif Jenjang PAUD dan TK
Dia juga mengapresiasi peran serta kantor pemerintah dan swasta, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan perusahaan yang telah menghadirkan layanan publik yang responsif gender.
“Semoga semua perusahaan, rumah sakit, dan layanan publik di Kota Depok dapat terus mewujudkan sarana dan prasarana yang responsif gender,” pungkas Nessi. (***)
