RUZKA INDONESIA — Gelombang desakan publik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo, Provinsi Jambi kian menguat.
Sorotan tajam kini tertuju pada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo menyusul beredarnya seruan evaluasi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan paket proyek swakelola bernilai total Rp19,4 miliar.
Dalam selebaran publik dan tuntutan yang beredar luas di tengah masyarakat, Bupati Bungo, Dedy Putra didesak untuk mengambil tindakan tegas dengan mengevaluasi serta mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Bungo, Dwi Herwindo dari jabatannya.
Kegiatan swakelola dinilai rentan menjadi “ladang” penyimpangan anggaran jika tidak diawasi secara ketat dan transparan.
Soroti Delapan Paket Proyek Bernilai Fantastis
Berdasarkan data dokumen yang beredar, alokasi anggaran kegiatan swakelola Dinas PUPR Kabupaten Bungo mencakup delapan paket pekerjaan strategis dengan total anggaran Rp 19,4 miliar.
Dari total anggaran tersebut, pekerjaan drainase perkotaan (akumulasi Rp4,5 miliar) dan pemeliharaan jalan kabupaten (Rp8,19 miliar) menjadi sorotan utama karena bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat namun dinilai belum menunjukkan hasil fisik yang sebanding dengan serapan anggaran.
Perwakilan elemen masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum (APH), baik kejaksaan maupun kepolisian, segera turun ke lapangan memeriksa indikasi mark-up volume dan mutu pekerjaan.
“Kami mendesak Bupati Bungo segera mengevaluasi kinerja dinas terkait dan mencopot Plt Kadis PUPR. Proyek swakelola dengan anggaran fantastis mencapai belasan miliar ini jangan sampai dijadikan ladang bancakan. Aparat penegak hukum harus turun tangan memeriksa fisik di lapangan—jangan sampai uang rakyat dikorupsi demi keuntungan segelintir pihak,” jelas salah satu perwakilan aliansi masyarakat pemerhati pembangunan daerah.
Elemen masyarakat merinci lima poin utama yang wajib diaudit secara independen:
- Volume pekerjaan: penyesuaian antara laporan administrasi dan realisasi fisik di lapangan.
- Penggunaan anggaran: transparansi arus kas operasional swakelola.
- Kualitas material: kelayakan mutu material yang diaplikasikan pada pekerjaan fisik.
- Dokumen pelaksanaan: legalitas pertanggungjawaban surat perintah kerja dan berita acara.
- Pengawasan lapangan: efektivitas peran tim teknis serta pengawas internal saat proyek berjalan.
(***)
Jurnalis/Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar