RUZKA INDONESIA – Peluncuran Ekosistem Motor Listrik Nasional (MOLINAS) oleh Presiden Prabowo Subianto*l memperjelas arah pemerintah untuk memperkuat industri kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap *bahan bakar minyak (BBM).
WRI Indonesia dan Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF GTI) menilai langkah tersebut dapat diperluas dengan peta jalan yang bertahap dan terukur sebagai pilar ekosistem kendaraan listrik nasional.
Peluncuran MOLINAS berlangsung ketika pemerintah juga sedang mengkaji penataan akses Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu. Kedua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM mulai dibahas dari dua sisi: siapa yang perlu menerima dukungan negara dan bagaimana mengurangi kebutuhan terhadap BBM itu sendiri.
Kedua kebijakan tersebut menjawab dua sisi persoalan energi transportasi. Penataan Pertalite dapat membuat dukungan pemerintah lebih tepat sasaran. Sementara elektrifikasi dan peningkatan efisiensi kendaraan dapat membantu mengurangi kebutuhan terhadap BBM itu sendiri.
Dua lembaga tersebut menilai MOLINAS dapat menjadi langkah awal yang strategis. Namun dampak terhadap pengurangan konsumsi BBM akan semakin besar apabila arah yang sama diterapkan ke seluruh pasar melalui standar efisiensi kendaraan pada tingkat produsen serta peningkatan bertahap pangsa kendaraan nol emisi dalam penjualan kendaraan baru.
“Presiden sudah menetapkan arah yang jelas mengenai masa depan elektrifikasi transportasi Indonesia. Langkah berikutnya adalah memastikan visi tersebut diterjemahkan ke dalam peta jalan yang terukur dan dapat dilaksanakan lintas sektor. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan kepastian bagi industri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar I Made Vikannanda, Senior Manager for Resilient Cities and Transport WRI Indonesia*l.
Elektrifikasi Tekan Belanja Subsidi BBM
Elektrifikasi tidak hanya membantu mengelola kebutuhan energi transportasi. Setiap liter BBM impor yang digantikan oleh listrik produksi dalam negeri juga berarti tekanan yang lebih ringan pada APBN dan ketergantungan yang lebih kecil terhadap gejolak harga minyak global.
Berdasarkan kompilasi data WRI Indonesia, gejolak harga minyak dunia berulang kali diikuti lonjakan belanja subsidi dan kompensasi energi pemerintah. Tahun 2008: realisasi Rp223,1 triliun dari anggaran Rp116,8 triliun; 2011: realisasi Rp255,6 triliun dari anggaran Rp139,9 triliun; 2022: realisasi Rp551,2 triliun dari anggaran Rp152,5 triliun.
Analisis ICCT juga memperkirakan pada 2025, penghematan dari pertumbuhan kendaraan listrik mencapai lebih dari Rp100 miliar melalui penggantian sebagian konsumsi BBM dengan listrik produksi dalam negeri.
Tiga Pilar untuk Peta Jalan Elektrifikasi
Rekomendasi WRI Indonesia dan INDEF untuk fase lanjutan kebijakan kendaraan nasional terdiri dari tiga pilar:
- Orkestrasi kebijakan lintas sektor
Menunjuk satu lembaga sebagai orkestrator nasional untuk menyelaraskan kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Sistem data yang transparan dan evaluasi berkala diperlukan agar kebijakan sesuai perkembangan pasar dan teknologi.
- Kejelasan arah pasar dan penguatan industri di sisi suplai
Peta jalan transisi dengan standar efisiensi kendaraan pada tingkat produsen dan target pangsa penjualan kendaraan nol emisi yang meningkat bertahap. Perlu didukung penguatan manufaktur dalam negeri, rantai pasok, pilihan model kendaraan, serta infrastruktur pengisian daya untuk semua segmen: motor, mobil, bus, truk, dan kendaraan komersial.
- Stimulus permintaan yang konsisten dan terprediksi di sisi permintaan
Insentif fiskal dan nonfiskal yang lebih terprediksi, skema pembiayaan, serta instrumen fiskal berbasis emisi. Pengadaan kendaraan nol emisi pada armada pemerintah, BUMN, dan perusahaan dapat mendorong permintaan awal sekaligus menghemat energi dan biaya operasional.
Pajak Karbon Perlu Bertahap, Cukai Emisi Jadi Alternatif
Pada peluncuran MOLINAS, Presiden Prabowo menyinggung pengenaan pajak karbon pada kendaraan bermotor, termasuk motor bensin.
Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho, mengapresiasi rencana tersebut. Namun menurutnya penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dan disertai insentif bagi masyarakat yang beralih ke motor listrik, termasuk skema trade-in.
Berdasarkan Susenas 2025 yang diolah INDEF GTI, tingkat penggunaan kendaraan pada kelompok desil bawah 4 mencapai 95%. Tingginya ketergantungan terhadap motor membuat aspek kemampuan ekonomi harus jadi pertimbangan utama.
Sebagai alternatif, INDEF GTI merekomendasikan cukai emisi yang dikenakan berdasarkan tingkat emisi kendaraan. Berdasarkan perhitungan INDEF GTI, potensi penerimaan cukai emisi dari kendaraan roda empat saja mencapai Rp40,4 triliun per tahun. Penerimaan tersebut dapat dialokasikan untuk memperluas transportasi publik serta insentif kendaraan listrik.
“Transisi menuju kendaraan listrik perlu dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Cukai emisi dapat menjadi langkah awal yang lebih adil karena beban dikenakan berdasarkan emisi kendaraan,” ujar Andry.
WRI Indonesia dan INDEF GTI menegaskan MOLINAS adalah titik awal yang tepat, bukan titik akhir. Tanpa orkestrasi lintas kementerian, standar efisiensi di sisi produsen, dan stimulus permintaan yang konsisten, capaian MOLINAS berisiko berhenti sebagai program tunggal.
“Penataan Pertalite akan mengubah struktur subsidi BBM dalam waktu dekat, sementara insentif kendaraan listrik yang ada sekarang mendekati masa berakhirnya. Bila kedua perubahan ini berjalan tanpa peta jalan yang menyatukan keduanya, pemerintah berisiko kehilangan momentum ganda,” tutup rilis tersebut. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
.
