RUZKA INDONESIA — BPJS Ketenagakerjaan Bogor–Cileungsi mulai menggeser strategi perluasan kepesertaan dengan pendekatan berbasis desa. Melalui penguatan Agen Perisai Desa, pihaknya mendorong hadirnya layanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih terjangkau dan langsung menyentuh pekerja informal di tingkat akar rumput.
Melalui program Sekolah Perisai Desa yang digelar di Aula Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026), BPJS Ketenagakerjaan Bogor–Cileungsi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan jaminan sosial yang inklusif dan menjangkau masyarakat desa secara lebih luas.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor–Cileungsi Andi Widya Leksana melalui Kepala Bidang Kepesertaan, Soni Cahya Wirawan, menyebut bahwa program ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan sebuah terobosan baru dalam sistem perluasan kepesertaan.
“Pertama, tentu ini sebuah terobosan baru. Konsep Perisai Desa di Kabupaten Bogor ini memang sedikit berbeda, tetapi justru ke arah yang lebih positif,” ujar Soni kepada RUZKA INDONESIA di sela berlangsungnya program Sekolah Perisai Desa dengan tema “Garda Terdepan Perlindungan Pekerja Informal beserta Keluarganya.”
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan dalam Sekolah Perisai Desa memiliki keunggulan tersendiri karena melibatkan langsung aparatur desa sebagai bagian dari sistem distribusi layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Perangkat Desa Jadi Kunci Perluasan Kepesertaan
Salah satu kekuatan utama dari program ini adalah kolaborasi dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor. Organisasi ini dapat menjadi pintu masuk strategis untuk membangun jaringan Agen Perisai berbasis desa.
Soni menjelaskan, perangkat desa memiliki posisi yang sangat strategis karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat.
“Kenapa ini penting? Karena kami menggandeng PPDI, di mana anggotanya adalah perangkat desa. Ketika mereka menjadi Perisai Desa, maka layanan dasar BPJS Ketenagakerjaan otomatis bisa berjalan langsung di desa,” jelasnya.
Dengan keterlibatan perangkat desa, proses edukasi, sosialisasi, pendaftaran hingga pengajuan klaim peserta BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Tidak hanya itu, pendekatan ini juga dinilai mampu menjawab salah satu tantangan terbesar dalam perluasan kepesertaan, yaitu rendahnya literasi masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial.
“Selama ini tantangannya adalah akses dan pemahaman. Nah, kalau yang menyampaikan adalah perangkat desa sendiri, tentu tingkat kepercayaan masyarakat akan jauh lebih tinggi,” tambahnya.
Implementasi Nyata Amanat Undang-Undang Desa
Lebih jauh, Soni menegaskan bahwa program Perisai Desa juga merupakan bagian dari upaya mengimplementasikan amanat regulasi, khususnya Undang-Undang tentang Desa yang mengharuskan adanya layanan dasar bagi masyarakat. Tentunya juga selaras dengan program 100 hari Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031.
“Ini adalah langkah konkret untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, di mana salah satu amanahnya adalah menghadirkan layanan dasar, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, di tingkat desa,” katanya.
Dengan hadirnya Agen Perisai Desa, layanan BPJS tidak lagi terpusat di kota atau kantor cabang, melainkan bisa diakses langsung oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Hal ini dinilai menjadi solusi efektif, terutama bagi pekerja informal yang selama ini sulit dijangkau karena keterbatasan akses dan informasi.
Selaras dengan Arah Baru BPJS Ketenagakerjaan
Program ini juga sejalan dengan arah kebijakan terbaru BPJS Ketenagakerjaan yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan wilayah.
“Ini juga satu napas dengan arahan dari direksi kami yang baru, bagaimana layanan BPJS bisa lebih dekat dan menjangkau masyarakat hingga ke level paling bawah,” ungkap Soni.
Menurutnya, pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan kantor layanan sudah tidak lagi cukup untuk menjangkau seluruh pekerja, terutama di sektor informal.
Karena itu, dibutuhkan strategi baru yang lebih adaptif, salah satunya melalui penguatan Agen Perisai berbasis desa.
Perisai Desa Harus Dikelola, Bukan Dibiarkan
Namun demikian, Soni mengingatkan bahwa pembentukan Agen Perisai Desa tidak boleh berhenti pada tahap pelatihan saja. Yang lebih penting adalah bagaimana agen tersebut dikelola dan dibina secara berkelanjutan.
“Perisai Desa ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak di-maintain, biasanya lama-lama semangatnya menurun, dan pelayanan ke masyarakat jadi tidak terkonsep,” tegasnya.
Ia menilai bahwa banyak program serupa yang tidak berjalan optimal karena kurangnya pendampingan dan penguatan kapasitas setelah pelatihan.
Karena itu, keberadaan wadah seperti Hiwapraja (Himpunan Wadah Jawa Barat) menjadi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan program.
Hiwapraja Jadi Motor Penggerak dan Motivasi
Dalam kegiatan Sekolah Perisai Desa, BPJS Ketenagakerjaan juga menghadirkan Ahmad Jafar Sidik selaku Ketua Umum Hiwapraja sebagai pemateri. Langkah ini dinilai relevan untuk memberikan motivasi sekaligus perspektif praktis kepada para peserta.
“Makanya penting menghadirkan pemateri dari Hiwapraja. Mereka bisa memberikan motivasi sekaligus gambaran nyata bahwa ada peluang besar di sini,” ujar Soni.
Menurutnya, Hiwapraja tidak hanya berperan sebagai organisasi, tetapi juga sebagai ruang belajar dan berbagi pengalaman bagi para Agen Perisai.
Dengan adanya motivasi dan contoh nyata dari para agen yang sudah sukses, peserta pelatihan diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang potensi yang bisa mereka capai.
Tiga Manfaat Jadi Agen Perisai Desa
Soni juga menekankan bahwa menjadi Agen Perisai Desa tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi agen itu sendiri.
Ia menyebut ada tiga manfaat utama yang bisa dirasakan.
“Ada tiga benefit yang bisa didapatkan. Pertama benefit sosial, yaitu membantu masyarakat mendapatkan perlindungan. Kedua benefit elektoral, karena mereka akan lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Ketiga benefit ekonomi, karena ada insentif dari kepesertaan yang mereka kelola,” jelasnya.
Menurutnya, kombinasi dari ketiga manfaat tersebut menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi perangkat desa yang ingin meningkatkan peran dan kontribusinya di tengah masyarakat.
“Ini bukan hanya soal program, tapi bagaimana perangkat desa bisa semakin optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Peluang Besar, Tantangan Juga Nyata
Meski memiliki potensi besar, Soni tidak menutup mata bahwa tantangan di lapangan masih cukup kompleks.
Mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan ekonomi, hingga persepsi yang masih keliru tentang pentingnya jaminan sosial menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Namun, ia optimistis bahwa dengan pendekatan yang tepat, tantangan tersebut dapat diatasi.
“Kuncinya ada di pendekatan. Kalau kita bisa menjelaskan dengan cara yang sederhana dan dekat dengan masyarakat, saya yakin perlahan mereka akan memahami pentingnya perlindungan,” ujarnya.
Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif
Program Sekolah Perisai Desa menjadi bukti bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif.
Dengan melibatkan perangkat desa sebagai Agen Perisai, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga membangun sistem yang lebih berkelanjutan.
“Harapannya, Perisai Desa ini bisa menjadi solusi jangka panjang. Bukan hanya program sesaat, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem pelayanan di desa,” kata Soni.
Ke depan, ia berharap semakin banyak desa yang mengadopsi model ini, sehingga perlindungan jaminan sosial dapat dirasakan oleh seluruh pekerja, tanpa terkecuali.
Dari Desa untuk Perlindungan Indonesia
Di tengah masih besarnya jumlah pekerja informal yang belum terlindungi, kehadiran Agen Perisai Desa menjadi titik penting dalam perubahan pendekatan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bukan hanya sebagai perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan, Perisai Desa juga menjadi bagian dari strategi menghadirkan layanan hingga ke tingkat paling bawah—langsung di tengah masyarakat, melalui peran aktif perangkat desa.
Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat desa, model ini diyakini mampu memperkuat sistem perlindungan sosial secara lebih terstruktur dan berkesinambungan.
Jika dijalankan secara konsisten, Perisai Desa bukan sekadar program, melainkan fondasi baru dalam membangun jaminan sosial yang inklusif—dimulai dari desa, untuk menjangkau seluruh pekerja di Indonesia. (***)
Jurnalis/Editor: Djoni Satria
Komentar