RUZKA INDONESIA – Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) perlu dipahami secara proporsional sebagai salah satu instrumen mitigasi bencana hidrometeorologi, bukan solusi tunggal dalam penanggulangan banjir Jakarta. Hal ini perlu disampaikan merespons berbagai pandangan dan kritik terkait keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pelaksanaan OMC di tengah ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
Menurut Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris, langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung Wibowo menunjukkan adanya upaya respons cepat untuk melindungi warga dari risiko banjir akibat hujan ekstrem. Itulah kenapa, OMC sejak awal memang dirancang sebagai kebijakan jangka pendek dan bersifat antisipatif, bukan pengganti dari upaya penanggulangan banjir yang bersifat struktural dan jangka panjang.
“Operasi Modifikasi Cuaca harus dilihat sebagai bagian dari spektrum besar penanggulangan banjir Jakarta. Kebijakan bukan solusi tunggal, melainkan instrumen tambahan yang digunakan dalam situasi tertentu, terutama ketika prakiraan cuaca menunjukkan potensi hujan ekstrem yang dapat melampaui daya dukung sistem pengendalian air kota,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/01/2026).
Senator Jakarta ini menilai, kritik terhadap OMC merupakan hal yang wajar dan patut dihargai sebagai bagian dari kontrol publik. Kritik tersebut, menurutnya, justru penting agar setiap kebijakan berbasis teknologi tetap dievaluasi secara ilmiah, transparan, dan akuntabel.
Namun demikian, Fahira mengingatkan agar diskursus publik juga melihat konteks yang lebih luas, yakni OMC tidak berdiri sendiri dan tidak dijalankan secara serampangan.
Pelaksanaan OMC dilakukan melalui koordinasi berbagai lembaga, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, dengan tujuan utama meredistribusi curah hujan agar sebagian presipitasi terjadi di wilayah perairan sebelum awan hujan mencapai daratan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menurunkan intensitas hujan di Jakarta pada periode kritis, sehingga risiko banjir dapat ditekan.
Fahira Idris juga menekankan bahwa penanggulangan banjir Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pembangunan sistem yang komprehensif dan berkelanjutan. Ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang terus memperkuat solusi struktural, seperti pembangunan dan revitalisasi waduk, normalisasi dan penataan sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta penguatan sistem drainase kota.
“Pengalaman banjir yang terus berulang mengajarkan kita bahwa tidak ada solusi instan. Jakarta membutuhkan pendekatan dari hulu hingga hilir, dari infrastruktur keras seperti waduk dan pompa, hingga solusi berbasis alam seperti ruang terbuka hijau, sumur resapan, dan drainase vertikal,” ungkapnya.
Fahira Idris pun menekankan pentingnya kolaborasi regional Jabodetabek dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Menurutnya, banjir Jakarta tidak hanya dipengaruhi hujan lokal, tetapi juga kiriman air dari wilayah penyangga serta ancaman rob di pesisir.
Selain itu, koordinasi lintas daerah harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pengendalian banjir.
“OMC boleh digunakan sebagai langkah antisipatif jangka pendek saat cuaca ekstrem, tetapi pada saat yang sama, agenda besar penanggulangan banjir Jakarta harus terus diperkuat secara konsisten. Tujuannya satu, melindungi keselamatan warga dan membangun Jakarta yang semakin tangguh menghadapi risiko iklim di masa depan,” pungkas Fahira Idris.
Sebagai informasi, usai meninjau pengerukan Kali Cakung Lama, Jakarta Utara, Selasa (27/01/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa OMC di Jakarta diperpanjang lagi hingga 1 Februari 2026. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (***)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar