RUZKA–REPUBLIKA NETWORK – Dalam Rakorwil PSI se-Sulawesi Tenggara, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan, tanpa "isi tas", maka elektabilitas tinggi menjadi sia-sia dalam kontestasi pemilu.
Pernyataan Kaesang itu dianggap Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, tentu mengejutkan karena bisa multitafsir.
"Pertama, elektabilitas tinggi tanpa politik uang tidak akan memenangkan pemilu. Makna pertama ini tentu berbahaya, karena "isi tas" digunakan untuk mendulang suara. Hal itu dapat dimaknai, Kaesang seolah-olah mentolerir politik uang dalam pemilu. Sikap demikian tentu akan melanggengkan politik uang dalam memenangkan pemilu," ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Kamis (20/11/2025).
Akibatnya, politik uang diperkirakan akan semakin marak pada pemilu 2029 yang akan semakin menjauhkan anggota legislatif dari amanah. Mereka dipilih bukan karena diyakini dapat membawa dan memperjuangkan aspirasi pemilih, tapi semata karena transaksi uang.
"Dua, "isi tas" bisa saja digunakan untuk "kerjasama" dengan penyelenggara pemilu. Kalau ini yang dimaksudkan, tentu akan berimplikasi pada keuangan caleg. Akibatnya, caleg PSI harus punya "isi tas". Tanpa berbekal "isi tas", maka sulit menjadi caleg dari partai berlogo gajah tersebut," lanjut Jamil.
Menurutnya, caleg yang maju Pileg karena mengandalkan "isi tas" juga berpeluang tidak amanah. Mereka terpilih bukan karena dipercaya masyatakat, tapi karena kerjasama dengan penyelenggara pemilu.
Akibatnya, akan semakin banyak nantinya anggota legislatif yang tidak berintegritas. Sebab, mereka terpilih dengan menghalalkan segala cara, termasuk karena main mata dengan penyelenggara pemilu.
"Jadi, "isi tas" dapat mengalahkan elektabilitas bisa dimaknai dalam dua kemungkinan tersebut. Kedua hal itu tentu dapat merusak kualitas pemilu, sekaligus merusak demokrasi. Bahkan parlemen akan kehilangan orang-orang berintegritas," ungkap mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Akibatnya, bisa saja pada Pileg 2029 akan banyak caleg terpilih yang pragmatis. "Hal ini akan membuat lembaga legislatif semakin suram dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," tandasnya. (***)
