RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) modul penatausahaan di Hotel Santika, Kota Depok, Selasa (04/02/2025) lalu.
Adapun kegiatan menyasar Sekretaris seluruh Perangkat Daerah (PD) dan Lurah di Kota Depok.
Penggunaan aplikasi SIPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah dimulai sejak tahun 2021. Namun, hanya sebatas proses perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Di tahun 2025 ini, kami memiliki tekad yang sama untuk menggunakan aplikasi SIPD ini secara penuh. Dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan ke akuntansi dan pelaporan dalam satu sistem," jelas Kepala BKD Kota Depok Wahid Suryono dalam keterangan yang diterima, Sabtu (01/03/2025).
Menurut Wahid, Sekretaris PD selain menjadi kuasa pengguna anggaran mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengoordinasian perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan daerah.
Dengan begitu, diharapkan melalui Bimtek ini dapat meningkatkan pemahaman dan sebagai motor penggerak pengolaan keuangan di PD masing-masing.
"Termasuk juga para lurah yang saat ini sudah harus memahami pengelolaan keuangan kegiatannya, dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pengajuan Tambah Uang (TU) dan pengajuan Langsung (LS) yang sebelumnya di tandatangani oleh pengguna anggaran," ungkapnya.
Penggunaan aplikasi SIPD ini, akan jauh lebih baik, efisien dan efektif dibandingkan jika dilaksanakan dengan aplikasi yang berbeda-beda. Sehingga tujuan akhir diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetap dapat dipertahankan.
"SIPD ini memiliki makna strategis, dalam upaya menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah. Sekaligus mendorong inovasi percepatan elektronisasi bagi seluruh pemerintah daerah, demi terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan," pungkas Wahid. (***)
Komentar