RUZKA INDONESIA; JAKARTA — Isu soal posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mengemuka. Kali ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sikap tegasnya, menolak Polri berada di bawah kementerian.
Pernyataan itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama jajaran Kapolda se-Indonesia di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026). Di hadapan para anggota dewan, Kapolri menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan banyak hal.
“Polisi di bawah kementerian itu sama saja melemahkan Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden,” ujar Kapolri.
Menurut Jenderal Sigit, Polri memiliki tugas yang sangat luas, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, hingga perlindungan dan pelayanan publik. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, posisi Polri dinilai paling tepat berada langsung di bawah Presiden RI.
Kapolri juga menyinggung soal potensi masalah koordinasi jika Polri harus berada di bawah kementerian. Ia menyebut, kondisi itu bisa memunculkan apa yang ia istilahkan sebagai ‘matahari kembar’ dalam pengambilan keputusan.
“Kalau Presiden membutuhkan kami bergerak cepat, kami bisa langsung melaksanakan tanpa harus melewati struktur kementerian yang berlapis,” jelas Jenderal Sigit.
Dari sisi geografis, tantangan yang dihadapi Polri juga tidak kecil. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dalam kondisi tersebut, Kapolri menilai fleksibilitas dan kecepatan menjadi kunci utama.
“Kalau dibentangkan, wilayah Indonesia itu setara dari London sampai Moskow,” kata Jenderal Sigit menggambarkan luasnya medan tugas kepolisian.
Di sisi lain, wacana penempatan Polri di bawah kementerian memang sempat mencuat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa gagasan tersebut muncul dalam diskusi internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Modelnya disebut-sebut mirip dengan Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI.
Namun, Yusril menegaskan bahwa seluruh gagasan itu belum bersifat final. Komisi hanya akan menyampaikan sejumlah alternatif kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan.
Menariknya, di dalam komisi itu sendiri terdapat perbedaan pandangan. Sebagian pihak justru menginginkan struktur Polri tetap seperti sekarang.
Pada akhirnya, keputusan mengenai posisi Polri akan berada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto bersama DPR RI, mengingat struktur dan kewenangan Polri diatur secara rinci dalam undang-undang.
Bagi publik, perdebatan ini bukan sekadar soal struktur birokrasi. Lebih dari itu, ini menyangkut bagaimana negara memastikan aparat penegak hukum bisa bekerja efektif, cepat, dan tetap akuntabel dalam melayani masyarakat.
(Sumber: Kantor Berita Antara)
Editor: Endro Yuwanto
Komentar