RUZKA INDONESIA – Seluruh kepala daerah di Indonesia diminta untuk memastikan fasilitas kesehatan (faskes) di wilayahnya tetap melayani peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang status kepesertaannya dinonaktifkan sementara.
Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memastikan peserta PBI nonaktif tetap bisa memperoleh layanan kesehatan merupakan langkah korektif yang sangat penting.
Komitmen pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang melarang rumah sakit menolak pasien PBI nonaktif, terutama pasien dengan penyakit katastropik, harus dikawal pelaksanaannya di daerah.
“Langkah pemerintah yang memastikan pasien PBI nonaktif sementara tetap dilayani patut diapresiasi. Namun implementasinya di lapangan sangat bergantung pada pengawasan dan instruksi tegas dari kepala daerah,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/02/2026).
Fahira Idris mengingatkan, sistem kesehatan bersifat nasional, sementara operasional layanan berada di wilayah kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, peran gubernur, bupati, dan walikota sangat krusial dalam memastikan tidak ada fasilitas kesehatan yang menolak pasien hanya karena status administratif.
Fahira mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang telah mengambil langkah cepat untuk memastikan faskes di wilayahnya masing-masing tetap melayani pasien PBI nonaktif sementara.
“Langkah-langkah sejumlah kepala daerah tersebut patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Kepemimpinan daerah sangat menentukan apakah kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah,” tegas Fahira Idris.
Untuk itu, Fahira Idris yang juga pemerhati kesehatan ini menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memastikan di semua daerah faskes tetap melayani pasien PBI nonaktif sementara.
Pertama, kepala daerah memastikan seluruh fasilitas kesehatan memahami dan mematuhi surat edaran pemerintah pusat tentang larangan penolakan pasien PBI nonaktif sementara. Instruksi resmi dari kepala daerah akan memberikan kepastian bagi manajemen rumah sakit dan puskesmas.
Kedua, memperkuat koordinasi antara dinas kesehatan, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan cabang di daerah selama masa transisi, setidaknya selama tiga bulan, agar proses verifikasi berjalan tanpa mengganggu pelayanan.
Ketiga, mengoptimalkan skema UHC daerah sebagai jaring pengaman tambahan. Beberapa daerah telah membuktikan bahwa APBD dapat digunakan untuk menjamin sementara pembiayaan warga miskin yang terdampak proses administrasi.
Keempat, melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat agar peserta PBI yang dinonaktifkan mengetahui mekanisme reaktivasi dan tidak menunda pengobatan karena kebingungan administratif.
Selain itu, Fahira Idris juga mengimbau peserta PBI yang dinonaktifkan sementara untuk segera mengikuti prosedur reaktivasi sesuai arahan pemerintah dan BPJS Kesehatan. Warga yang merasa masih memenuhi kriteria miskin atau rentan diharapkan segera melapor ke dinas sosial atau meminta bantuan fasilitas kesehatan (puskesmas/rumah sakit) untuk membantu proses verifikasi.
“Pemutakhiran data memang penting agar bantuan tepat sasaran. Namun di masa transisi ini, jangan sampai ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Kepala daerah harus hadir memastikan hak kesehatan masyarakat tetap terlindungi,” pungkas Fahira Idris. (***)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar